Fenomena pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemkab Trenggalek terkesan menumpuk di akhir tahun.
Berkaca demikian, dampaknya banyak kantor yang selalu lembur hingga larut malam untuk mengerjakan Surat Pertanggungjawaban (SPj) menjelang pergantian tahun.
Melihat demikian, Sukarodin, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek, memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan evaluasi.
"Semua OPD di malam hari [menjelang pergantian tahun] banyak kantor yang menyala lampunya. Mengapa? karena menyelesaikan SPk," ucap Sukarodin.
Tak ayal, sifat OPD terkesan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun. Komisi IV DPRD Trenggalek berpandangan apabila semangat kerja awal tahun seperti akhir tahun lalu, maka kemungkinan besar pelaksanaan APBD tidak molor.
Sementara itu, kata Sukarodin, ketika pola kerja itu maksimal setiap awal tahun, maka pekerjaan-pekerjaan bersifat infrastruktur bisa dimulai sekitar April-Maret.
Sukarodin menyampaikan, dampak positifnya, pelaksanaan APBD induk tidak overlapping dengan kegiatan APBD perubahan.
"Jadi tidak menumpuk bareng dengan PAK," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menyinggung peran komisinya, menurut Sukarodin, Komisi IV sudah mencoba memulai dengan mengiringi pelaksanaan APBD 2023 sejak awal bulan. Pada Februari, pihaknya akan meninjau progres kinerja OPD-OPD, kemudian dievaluasi.
"Maka, OPD tadi kami berikan filosofi agar mereka sadar. Semangat kerja itu dimotivasi, seperti semangat kerja di Desember. Nanti kita lihat progresnya dan kita evaluasi tiap bulan," tandas Sukarudin.
