Ratusan Usulan Masuk, DPRD Trenggalek Kunci Hasil Reses untuk Tahun 2027

DPRD Trenggalek menetapkan hasil reses sebagai dasar penyusunan pokok pikiran dan usulan program tahun 2027 melalui rapat paripurna.

KBRT – DPRD Kabupaten Trenggalek menetapkan hasil reses masa sidang pertama tahun anggaran 2025–2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (26/11/2025). Dokumen hasil reses tersebut akan menjadi dasar penyusunan pokok pikiran (pokir) DPRD dan selanjutnya diinput ke dalam SIPD sebagai usulan program pada tahun 2027.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi di masing-masing daerah pemilihan.

“Intinya kita sebagai anggota DPRD sudah bersumpah untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Hari ini aspirasi itu kita sampaikan untuk menjadi dokumen resmi,” ujarnya.

Berdasarkan laporan dari masing-masing fraksi, jumlah aspirasi yang dihimpun pada reses kali ini meliputi:

PDI Perjuangan: 222 usulan
PKB: 237 usulan
Golkar: 125 usulan
Gerindra: 77 usulan
PKS: 120 usulan
Amanat Demokrat: 134 usulan

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPRD Trenggalek, Mohtarom, menjelaskan bahwa reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Untuk reses tahun anggaran 2025–2026, masa reses pertama berlangsung September sampai Desember. Semua anggota yang melaksanakan reses wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD,” terangnya.

Mohtarom menambahkan bahwa seluruh laporan reses akan direkap dan diparipurnakan sebagai bagian dari keterbukaan kepada publik. Hasil reses tersebut juga menjadi landasan bahwa setiap usulan pokir wajib berasal dari data reses.

“Verifikator sekwan akan mengecek apakah usulan di SIPD sesuai dengan data reses. Kalau tidak ada di data reses, usulan itu harus dicoret atau dikembalikan kepada pengusul,” katanya.

Lebih lanjut, Mohtarom menyampaikan bahwa hasil reses masa sidang pertama ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2027. Proses penyusunannya akan mulai dibahas melalui rangkaian musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten pada Januari hingga Maret 2026.

“Ketika Musrenbang berjalan, anggota DPRD mengisi aplikasi SIPD untuk pokir tahun 2027. Maka mereka harus mendasarkan pada data reses ini,” kata dia.

Kawan Pembaca, Terimakasih telah membaca berita kami. Dukung Kabar Trenggalek agar tetap independen.