Kritik Tajam DPRD Trenggalek: Penggunaan Pinjaman Daerah Dinilai Tidak Maksimal untuk PAD

KBRT- Ketegangan mewarnai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek bersama eksekutif saat membahas rencana penggunaan dana pinjaman PT SMI sebesar Rp 70 miliar. Meski anggota dewan memberikan berbagai kritik dan saran agar anggaran itu diarahkan untuk program prioritas, pihak eksekutif tetap mempertahankan rencana awal.

Usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyoroti keras rencana penggunaan pinjaman daerah tersebut dalam pembahasan finalisasi APBD 2026 pada Selasa (25/11/2025) kemarin.

Ia menilai sejumlah usulan belanja, mulai dari program Dilem Wilis hingga penataan Goa Lowo dan Kota Atraktif, perlu dirasionalisasi dan difokuskan pada kegiatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberi dampak ekonomi yang lebih luas.

Mugianto menyebut pembahasan berlangsung dengan perdebatan yang cukup panas, namun pemerintah daerah tetap berpegang pada rancangan awal.

“Perdebatannya sangat luar biasa. Kita sudah menyarankan, sudah memberi masukan-masukan. Tapi pemerintah daerah kayaknya tetap berpegang pada prinsip dan gagasan itu,” ujarnya.

Menurutnya, peluang perubahan dalam pengalokasian anggaran juga kecil karena dinamika pembahasan menunjukkan eksekutif tidak membuka ruang revisi.

“Kayaknya sulit untuk diubah. Karena kalau itu sudah memang kehendak Pak Bupati penginnya seperti itu ya sudah,” tegasnya.

Mugianto menambahkan banyak masukan dari anggota dewan yang tidak mendapat respons memadai dari eksekutif.

“Kita sering menyampaikan saran, masukan, tapi kelihatannya masuk telinga kanan keluar telinga kiri,” ujarnya.

Ia menilai eksekutif masih mempertahankan argumentasi tanpa penjelasan detail terkait arah perencanaan program yang akan dibiayai pinjaman daerah.

“Dana pinjaman itu kegunaannya harus jelas. Pertama, harus bisa meningkatkan PAD. Kedua, membangun fasilitas jalan yang rusak supaya ada multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Mugianto.

Tiga alokasi anggaran yang menjadi sorotan DPRD namun tetap dipertahankan eksekutif, yaitu:

• Program Dilem Wilis: Rp 4 miliar
• Penataan kawasan Goa Lowo: Rp 5 miliar
• Kota Atraktif di Alun-Alun dan Huko: Rp 6 miliar

“Itu konsep beliau. Tapi sebelumnya kami minta dirasionalisasi. Namun kelihatannya saran-saran kami tidak akan didengar,” kata dia. 

Kawan Pembaca, Terimakasih telah membaca berita kami. Dukung Kabar Trenggalek agar tetap independen.

Dukung Kami