DPRD Trenggalek Mulai Bidik APBD 2027, Pendapatan Asli Daaerah Jadi PR Besar Setelah LPj Bupati

TRENGGALEK – DPRD Trenggalek mulai ancang-ancang menyusun arah anggaran tahun 2027 usai pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 rampung diparipurnakan.

Di tengah proses evaluasi itu, satu isu yang paling banyak disorot legislatif adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih perlu digenjot agar kemampuan fiskal daerah lebih kuat.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan rekomendasi DPRD terhadap LPJ pemerintah daerah sebenarnya sudah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Salah satu poin utama yang ditekankan dewan adalah peningkatan PAD.

“Untuk LPJ itu kan sudah kemarin kita paripurnakan. Rekomendasi ya untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu yang paling penting,” ujar Doding.

Menurutnya, penguatan PAD menjadi faktor penting supaya pemerintah daerah punya ruang gerak lebih luas dalam menjalankan pembangunan maupun pelayanan publik.

Setelah tahapan LPJ selesai, DPRD kini tinggal menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil audit tersebut nantinya bakal menjadi bahan evaluasi lanjutan sebelum masuk ke pembahasan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2025 secara lebih detail.

“Terus setelah ini kan ada hasil audit dari BPK. Ketika turun nanti kita akan masuk ke LPJ, namanya laporan pertanggungjawabannya Pak Bupati untuk tahun 2025,” jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai proses evaluasi LPJ bukan sekadar agenda formal tahunan. Menurutnya, tahapan tersebut penting untuk melihat seberapa efektif program pemerintah berjalan selama setahun terakhir.

Mulai dari penggunaan anggaran, capaian pembangunan daerah, hingga kualitas pelayanan publik menjadi bagian yang ikut dievaluasi DPRD.

Selain fokus pada evaluasi anggaran 2025, DPRD Trenggalek juga mulai mempersiapkan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027.

Dokumen tersebut nantinya menjadi pondasi awal penyusunan APBD Kabupaten Trenggalek tahun berikutnya.

“Setelah LPJ nanti agendanya dewan adalah KUA-PPAS tahun 2027,” katanya.

Sementara itu, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, Doding mengaku hingga saat ini DPRD masih belum menerima dokumen resmi tersebut.

Meski begitu, pihaknya memperkirakan hasil audit bakal segera turun dalam waktu dekat.

“Untuk LHP rencana minggu ini, paling lambat minggu depan,” ungkapnya.

DPRD berharap hasil audit BPK nantinya bisa menjadi bahan koreksi bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas program pembangunan di Trenggalek.