DPRD Nilai Realisasi APBD Kabupaten Trenggalek Amburadul

Kabar Trenggalek - Penyelenggaraan kue Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Trenggalek untuk kesejahteraan masyarakat nyaris amburadul. Pasalnya, menjelang akhir bulan kelima pada semester pertama, masih banyak paket konstruksi yang belum terealisasi, Jumat (27/05/2022).Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Pranoto, mengatakan ada 25 paket pekerjaan yang masih dalam tahapan tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Di antaranya dua paket perencanaan, dan 23 paket sisanya adalah pekerjaan fisik.“Mohon, karena bola sudah ada di ULP. Mau tidak mau ULP harus bekerja kerjas. Karena jika ULP tidak merespons niatan baik OPD [mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur] maka akan menimbulkan persoalan,” ujar Pranoto.Pranoto menyambung, puluhan paket pekerjaan fisik itu adalah sesuatu yang masyarakat nanti-nantikan. Apabila eksekutif tidak cermat dan berhati-hati dalam memproses paket tersebut, maka kue APBD (paket pekerjaan) mungkin tidak akan terealisasi secara maksimal.“Jangan sampai kejadian di 2021 terulang. Kue APBD khususnya untuk infrastruktur menumpuk di akhir tahun,” tegas Pranoto.Pranoto berkaca pengalaman setahun lalu. Ada beberapa pekerjaan amburadul yang meliputi tiga paket pekerjaan gagal bayar, serta proses pengerjaan paket yang melebihi satu tahun anggaran.“Sehingga, perlunya peningkatan proses pengawasan dan kehati-hatian dalam proses pengerjaan. Jika memang pekerjaan tidak sesuai kualitas, maka harus ada evaluasi mendalam,” ucap Pranoto.Oleh karena itu, solusi untuk bisa memaksimalkan kue APBD, kata Pranoto, yakni mulai membiasakan pemberian surat perintah kerja (SPK) sejak awal tahun.Menurut Pranoto, membiasakan kinerja seperti itu masih cukup sulit bagi para eksekutif. Sehingga Komisi III DPRD Trenggalek menargetkan, maksimal Juli 2022 sudah ada pemenang, agar kue APBD bisa segera dinikmati masyarakat.“Kami tekankan, jangan sampai SPK ini mulai di akhir bulan sembilan [September 2022]. Karena kalau begitu, saya yakin infrastruktur yang akan dinikmati masyarakat itu tidak mungkin bisa dinikmati,” ucapnya.