Partai Politik Trenggalek yang Nyalinya Setipis Rambut Dibagi 7 Kali

Mochamad Nur Arifin maju lagi di Pilkada Trenggalek 2024, meroket tanpa hambatan. Pada Rabu, 28 Agustus

Istilah Politik yang Harus Diketahui Biar Tidak Dikira Fomo

Dalam dunia politik, berbagai istilah sering kali muncul dan menjadi perbincangan publik. Istilah-istilah

Rekomendasi PDIP Trenggalek Turun, Petahana Tebas Rekom di Pilkada 2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trenggalek turunkan rekomendasi model B1-KWK kepada Bakal

Pilkada 2024, Rekom PKS Trenggalek Dipegang Ipin-Syah

Petahana Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara tebas rekom Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Dilema Destinasi Wisata Trenggalek: Dibuka maupun Ditutup Tetap Ada Dampaknya

Kabar Trenggalek - Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum bisa memberikan lampu hijau untuk terbukanya

Kantor Kesbangpol Trenggalek Masih Belum Ditempati, Kondisinya Dikelilingi Rumput dan Dindingnya Retak

KABARTRENGGALEK.com - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Trenggalek teledor ketika

Perlu Diacungi Jempol, Kabupaten Trenggalek Rintis 100 Desa Wisata untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

Kabar Trenggalek - Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Trenggalek tindak lanjuti rencana Bupati

Arti Wakanda Forever, Berawal dari Film Black Panther hingga Benteng Perlindungan UU ITE

Arti Wakanda forever sedang jadi trending pencarian masyarakat Indonesia. Hal itu ditunjukan saat kita

Wakil Bupati Trenggalek Dialog Bersama Pemuda: Bahas Soal Politik

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengingatkan kepada pemuda untuk tidak sampai dimanfaatkan

Utak-Atik Jabatan Akhir Tahun Pemkab Trenggalek

Kabar Trenggalek - Jelang pergantian tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek melakukan pergantian

Terjebak Tak Penuhi Syarat, Dua Partai di Trenggalek Tak Ada Caleg

Dua partai politik (parpol) di Trenggalek berpotensi tak bisa ikut pemilihan umum (pemilu) 2024. Karena,

APBD: Anggaran Pejabat Bersama Dewan

Misi utama diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (otoda) sebagai amanat reformasi, pada hakekatnya