Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan untuk mereformasi sistem partai politik di Indonesia. Salah satu poin penting yang diusulkannya adalah mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurut Prabowo, jabatan bupati hingga gubernur sebaiknya dipilih oleh lembaga legislatif, bukan lagi melalui proses pemilihan langsung seperti pilkada.
Dalam acara peringatan HUT ke-60 Partai Golkar yang turut dihadiri Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Prabowo menyoroti tingginya biaya penyelenggaraan pilkada. Ia menyebut anggaran yang dihabiskan untuk pilkada dapat mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua partai politik untuk mengevaluasi mekanisme ini.
"Saya pikir, mari kita bersama-sama berpikir soal sistem partai politik ini. Anggaran untuk pilkada begitu besar, puluhan triliun dalam satu atau dua hari saja. Coba bayangkan, dana itu dari negara dan juga dari para tokoh politik masing-masing," ungkap Prabowo di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024).
Prabowo juga membandingkan sistem pemilihan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem di negara-negara tersebut jauh lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"DPRD yang memilih gubernur atau bupati. Sistem seperti ini lebih hemat, tidak memerlukan dana besar seperti yang kita keluarkan saat pilkada. Ini efisien, membuat kita lebih kaya," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dana besar yang biasa digunakan untuk pilkada dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan fasilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan layanan publik.
"Bayangkan uang itu digunakan untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, atau membangun irigasi. Ini hal yang sangat mungkin kita putuskan bersama, bahkan malam ini juga, jika ada kemauan," kata Prabowo menutup pembahasannya.
Editor:Bayu Setiawan
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
