Pemerintah Ganti Format Penghitungan PPh 21 Karyawan, Jadi Lebih Mudah dan Adil
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengubah format penghitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 karyawan pada Januari 2024. Format dengan nama tarif efektif rata-rata (TER) tersebut dianggap mampu memudahkan wajib pajak. Keuntungan Format TER Berikut beberapa keuntungan dari format TER: Lebih sederhana dan mudah dipahami Format TER menghilangkan perhitungan ya...
B
Bayu Setiawan
16 Dec 2023 • 07:11 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengubah format penghitungan tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 karyawan pada Januari 2024. Format dengan nama tarif efektif rata-rata (TER) tersebut dianggap mampu memudahkan wajib pajak.
Keuntungan Format TER
Berikut beberapa keuntungan dari format TER:Lebih sederhana dan mudah dipahami
Format TER menghilangkan perhitungan yang rumit seperti penghitungan penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif pajak progresif. Penghitungan PPh 21 cukup dengan mengalikan tarif TER dengan penghasilan bruto.Lebih adil
Format TER memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi setiap jenis status PTKP. Hal ini membuat perhitungan PPh 21 menjadi lebih adil bagi seluruh wajib pajak.Ilustrasi Perhitungan PPh 21 dengan Format TER
Berikut contoh perhitungan PPh 21 dengan format TER: Retto, karyawan dengan status kawin tanpa tanggungan Retto menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 per bulan. Dengan status kawin tanpa tanggungan, PTKP Retto sebesar Rp58,5 juta. Dengan format TER, perhitungan PPh 21 Retto adalah sebagai berikut: TER x Penghasilan Bruto = 15% x Rp10.000.000,00 = Rp1.500.000,00 Jadi, PPh 21 Retto per bulan adalah sebesar Rp1.500.000,00. Perubahan format penghitungan tarif PPh 21 karyawan dengan format TER merupakan langkah yang positif. Format TER membuat perhitungan PPh 21 menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan adil bagi seluruh wajib pajak.Ikuti WhatsApp Channel
Dapatkan berita terbaru langsung di WhatsApp!
TAGS
Advertisement
Artikel Terkait
Ekonomi
23 Jul 2026
Trenggalek Bangun Sistem Pajak Digital, Tapi Warga Tak Dipaksa Nontunai
Sosial
17 Jul 2026
Syarat Fotokopi BPKB Untuk Pajak Kendaraan dan Perpanjang STNK
Politik
17 Jul 2026
Tunggakan PBB Trenggalek Capai Rp2,77 Miliar, BPKPD Sebut Banyak Terkendala Data Wajib Pajak
Sosial
15 Jul 2026
Jenis-jenis Kendaraan yang Bebas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Politik
10 Jul 2026
Kabar Baik untuk UMKM Trenggalek, Batas Omzet Kena Pajak Diusulkan Naik Jadi Rp6 Juta
Politik
10 Jul 2026