Bupati Trenggalek Kritik Pengubahan Wilayah Hutan Menjadi Kawasan Tambang di Indonesia

Kabar Trenggalek -Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menjadi salah satu pembicara dalam webinar Green Leadership Forum. Forum itu diselenggarakan secara daring oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) pada Rabu 27 Oktober 2021. Arifin menyampaikan kritiknya terhadap kota dan kabupaten di Indonesia yang mengubah wilayah hutan menjadi kawasan perkebunan maupun tambang, Kamis (28/110/2021).Forum itu mengusung tema “Kebangkitan Nasional dalam Mendorong Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia”. Tujuan forum itu adalah membahas pentingnya komitmen yang kuat dari kepala daerah di Indonesia terhadap agenda perlindungan lingkungan.Salah satu faktor penting dalam mengakselerasi penerapan kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi atau Ecological Fiscal Transfer (EFT). Komitmen kepala daerah dapat mempercepat lahirnya kebijakan atau regulasi terkait EFT baik di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.Menurut Arifin, ada kondisi yang memprihatinkan antara warga yang menerima pengubahan wilayah hutan menjadi perkebunan maupun tambang dengan warga yang mati-matian menjaga wilayah hutannya dari ancaman perkebunan maupun tambang.Baca juga: Aliansi Rakyat Trenggalek Kritik Izin Usaha Pertambangan Emas PT SMN Banyak Manipulasi Data“Saya kadang-kadang sedih jika daerah yang lahan hutannya kemudian diganti menjadi kawasan perkebunan atau tambang. Mereka senang dengan seperti itu [perkebunan dan tambang] karena mereka dapat dana bagi hasil. Tetapi daerah yang dengan mati-matian menjaga lingkungan hidupnya, malah kadang-kadang kekurangan dana untuk melakukan satu pembangunan atau setidaknya melakukan penjagaan, itu kayaknya kurang diapresiasi,” ungkap Arifin.Arifin menjelaskan, saat ini masyarakat Indonesia sedang dihadapkan dengan deforestasi [hilangnya areal tutupan hutan secara permanen] dan pencemaran lingkungan di laut. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah pusat bisa memberi insentif lebih kepada daerah yang memiliki hutan dan laut. Penilaian insentif bisa lebih variatif dan bobotnya lebih besar terhadap lingkungan hidup. Sehingga, warga yang mati-matian menjaga wilayah hutan dan lautnya bisa terus semangat.“Karena kita punya tujuan Indonesia ini kan memastikan melindungi setiap tumpah darah. Tumpah darah itu bukan yang hanya hidup di hari ini, tapi juga yang hidup di masa yang akan datang. Jadi, jangan sampai kita mewariskan dunia yang lebih buruk kepada mereka. Rasanya tidak adil, tidak inklusif. Jadi inklusif untuk masyarakat hari ini, dan harusnya inklusif untuk masyarakat yang akan datang,” tegas Arifin.Baca juga: JATAM: Tak Pernah Ada Cerita Warga Sekitar Tambang SejahteraArifin berharap, pemerintah pusat ke depannya lebih memperhatikan daerah-daerah di Indonesia yang masih memiliki wilayah hutan dan laut. Hal itu penting dilakukan pemerintah pusat karena pmbangunan rendah karbon membutuhkan banyak sumber oksigen dari wilayah hutan dan laut.[caption id="attachment_4412" align=aligncenter width=1280] Banner Aliansi Rakyat Trenggalek Kami Tolak Tambang Emas Trenggalek/Foto: Dokumentasi Aliansi Rakyat Trenggalek[/caption]“Karena kita tahu kalau pembangunan rendah karbon, salah satu yang penting adalah kawasan pesisir dan kawasan laut, karena sumber oksigen juga banyak di situ. Nanti yang bisa menjaga green belt [ruang terbuka hijau] atau memperluas green belt-nya baik apakah dengan mangrovenya atau dengan cemara udangnya itu semakin besar luasannya. Harusnya insentif ke daerahnya itu juga lebih tinggi,” jelas Arifin.Komitmen untuk mengembangkan pembangunan berbasis lingkungan atau green economy juga disampaikan Arifin. Ia mengatakan, Kabupaten Trenggalek sudah menjalankan pembangunan berbasis lingkungan di tingkat kelurahan, desa, hingga Rukun Tangga (RT). Pembangunan berbasis lingkungan di Trenggalek didukung oleh skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).Baca juga: Tolak Tambang Emas, Bupati Trenggalek Dapat Ancaman Lewat Media Sosial“Kalau di Trenggalek, kami punya satu skema, Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Jadi ada yang afirmatif, delegatif, ada yang insentif. Nah, untuk yang insentif ini diperebutkan dengan beberapa gelaran. Kalau untuk gelaran ekologis kami menyebutnya sebagai Adipura Desa dan Adipura Kelurahan,” ujar Arifin.“Jadi desa-desa ini kami harapkan coming up with ideas bagaimana membuat desanya lebih hijau, lebih bersih, kemudian bisa menjaga area di sana dengan delapam indikator. Di RPJMD, kami ada indeks kota hijau. Mulai dari green transportation, green ways, kemudian green water sampai ke perencanaan dan lain sebagainya,” tambahnya.Arifin berkata, desa-desa di Trenggalek memiliki peraturan desa (Perdes) konservasi yang mencakup zona ekologi esensial. Desa-desa di Trenggalek juga banyak yang mendeklarasikan sebagai desa yang pro iklim.“Di desa sudah ada yang amanya Adipura RT. Jadi, desa pun sekarang sudah melakukan transfer fiskal berbasis ekologi yang di tingkat RT,” kata Arifin.Baca juga: Bupati Trenggalek: Jangan Takut Ada Konflik Sosial di Tambang EmasArifin mencontohkan, di Trenggalek banyak desa-desa yang sudah bisa mengelola sampah sampai menjadi minyak untuk bahan bakar dan sampah plastik yang bisa digunakan untuk pupuk. Selain itu ada desa yang bisa membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga kawasan pesisirnya bisa lebih lestari.Menurut Arifin, pembangunan berbasis lingkungan yang dilakukan oleh desa-desa di Trenggalek juga menjadi pondasi juga untuk membentuk suatu desa wisata. Ole karena itu, menjaga lingkungan untuk terus lestari dan berkelanjutan, juga penting supaya bisa mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan.“Karena gak ada desa wisata yang sustain [berkelanjutan] kalau lingkungannya gak sustain. Karena orang kalau ngomong desa wisata tidak mengharapkan ketemu dengan apartemen yang waw gitu. Mereka [wisatawan] penginnya ya ketemu kelestarian hutan, udaranya masih enak, airnya bersih bisa dibuat mandi. Terus kemudian di sana dengan segala kearifan lokal, budaya dan hasil dari alamnya. Itu yang diharapkan,” terang pria yang akrab disapa Mas Ipin itu.