Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek sentil kinerja pemerintah kabupaten (pemkab). Hal itu diungkapkan saat rapat evaluasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi I.
Alwi Burhanudin, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, menuturkan pada tahun 2022 anggaran Pemkab Trenggalek turah banyak. Anggaran itu merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun, yang diketahui justru infrastruktur belepotan.
"Tadi waktu kami panggil OPD mitra seperti Bappedalitbang dan Bakeuda, menerangkan anggaran yang jadi Silpa itu bersumber dari belanja gaji PPPK dan belanja modal," terang Alwi kepada sejumlah media.
Menurut Alwi, sumber SiLPA itu bukan menjadi OPD mitra Komisi I. Alwi tak mau menerima alasan itu, dirinya memberi catatan agar kejadian SiLPA yang tinggi diperbaiki dalam perencanaan (Bappedalitbang).
"Kalau dilihat kemarin [SiLPA tinggi], kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Kemudian, kami harap Bappedalitbang membuat perencanaan yang bisa dieksekusi, jangan perencanaan yang tak bisa laksanakan," papar Alwi.
Lanjut Alwi, Bakeuda menegaskan Bupati Trenggalek sudah mulai berjalan untuk melaksanakan catatan strategis DPRD Trenggalek tentang LKPj Bupati Trenggalek.
"Tadi disampaikan Bakeuda, bupati sudah running infrastruktur, kemiskinan ekstrem, dan stunting, coba kita lihat di lapangan," tegas politikus PKS itu.
Alwi mengatakan, Komisi I DPRD Trenggalek juga sentil sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pertambangan galian c. Pasalnya, Komisi I menilai adanya kontribusi kerusakan jalan signifikan di kota Alen-Alen Trenggalek.
"Kami ingin sesuai tonase, pihak tambang kinerjanya membuat laporan sendiri. Jadi misal muatnya 100 kubik, kemudian dicatat 10 kubik, itu ndak fair, [tidak adil] "tandas Alwi.
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
