KBRT — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek menyatakan menolak rencana menjadikan guru sebagai tester makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Organisasi profesi guru itu menilai, tanggung jawab uji mutu dan keamanan pangan seharusnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki tenaga ahli di bidangnya.
Ketua PGRI Trenggalek, Catur Winarno, mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah daerah sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan unsur guru.
Namun, peran guru dalam struktur tersebut lebih pada pengawasan administrasi dan distribusi agar makanan tersalurkan tepat waktu dan merata di setiap sekolah.
“Di beberapa sekolah memang ada guru yang ditunjuk sebagai koordinator distribusi MBG, tapi tugasnya sebatas memastikan siswa sudah menerima makanan, bukan untuk mencicipi atau menguji kelayakan makanan,” jelas Catur.
Menurutnya, apabila guru diberi peran sebagai tester sebelum makanan disajikan kepada siswa, maka hal itu keluar dari tupoksi pendidik. Ia menilai, pemerintah semestinya mengoptimalkan tim gizi dan juru masak yang sudah menjadi bagian dari SPPG untuk menjamin standar keamanan makanan.
“Kalau ada rencana menjadikan guru sebagai tester makanan, kami menolak. Karena sudah ada tenaga ahli gizi dan juru masak yang kompeten di sana,” tegasnya.
Catur menambahkan, pelaksanaan program MBG di Trenggalek perlu terus dievaluasi agar berjalan efektif dan aman. Menurutnya, evaluasi berkala penting dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan serta memastikan pelayanan kepada siswa semakin baik.
“Kami mendorong agar pelaksanaan MBG selalu dievaluasi secara rutin. Dengan begitu, kualitas program dan pelayanan kepada siswa bisa meningkat,” ucap dia.
Kabar Trenggalek - Pendidikan
Editor:Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
.jpg)
