KBRT – Catur Winarno resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Trenggalek untuk masa bakti 2025–2030. Pemilihan berlangsung dalam Konferensi Cabang PGRI di SMKN 1 Trenggalek, Rabu (23/07/2025).
Catur meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara, mengungguli tiga kandidat lain. Ia mendapatkan 139 suara, disusul Baderun 109 suara, Priyo Suroso 12 suara, dan Taufiq Susanto 2 suara.
Konferensi ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus PGRI Jawa Timur dan Munib, Ketua PGRI Trenggalek periode sebelumnya (2020–2025).
Munib dalam sambutannya berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan perjuangan organisasi, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan guru.
“Alhamdulillah konferensi sudah selesai. Saya berharap pengurus terpilih masa bakti 2025–2030 mampu mengemban amanah seluruh anggota PGRI Trenggalek agar PGRI semakin maju,” kata Munib.
Ia menekankan bahwa PGRI tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai wadah perjuangan dan ketenagakerjaan yang bertugas memperjuangkan hak-hak para guru, baik yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama.
Sementara itu, Catur Winarno yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua selama dua periode, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang sudah dirintis sebelumnya.
“Saya ini mantan wakilnya Pak Munib selama dua periode. Hal-hal baik yang sudah kami rintis bersama akan kami lanjutkan. Yang perlu ditingkatkan, tentu akan kami tingkatkan,” ungkap Catur.
Ia menyebutkan bahwa program kerja kepengurusan baru telah dirancang dalam konferensi tersebut. Fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan anggota dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada guru.
“Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan anggota, mulai dari gaji berkala, kami akan terus menyuarakan kepada pihak terkait,” tegasnya.
Terkait isu status kepegawaian CPNS dan PPPK, Catur menyatakan kondisi di Trenggalek masih relatif kondusif dan tidak memunculkan persoalan serius.
“Sampai hari ini Trenggalek kondusif. Tidak banyak masalah tentang status itu,” jelasnya.
Catur juga menanggapi persoalan kriminalisasi terhadap guru yang marak terjadi secara nasional. Ia menegaskan bahwa PGRI Trenggalek telah memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk memberikan pendampingan.
“Kami sudah punya LKBH dan akan terus menguatkan perannya. Kami tetap bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum,” tandasnya.
Ia memperkirakan jumlah anggota aktif PGRI Trenggalek saat ini sekitar 5.000 orang, yang terdiri dari guru PNS dan PPPK. Estimasi itu mengacu pada jumlah peserta seleksi kompetensi tingkat kabupaten.
Kabar Trenggalek - Peristiwa
Editor:Lek Zuhri
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel .jpg)
