Isu kepemilikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pejabat publik di Trenggalek mulai mencuat. Satgas MBG menegaskan seluruh dapur terdaftar atas nama yayasan resmi.
Satgas MBG Trenggalek meluruskan isu soal harga menu makan bergizi gratis yang ditetapkan Rp15.000 per anak, dengan rincian dana operasional dan bahan makanan.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek membentuk Satgas Program Makan Bergizi Gratis untuk mengawasi pelaksanaan dan memastikan makanan layak konsumsi bagi siswa.
Satgas MBG Trenggalek menerima satu laporan dari masyarakat tentang makanan program bergizi gratis di Gandusari yang diduga tak layak konsumsi.
Seluruh 23 dapur Makan Bergizi Gratis di Trenggalek belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Pemkab diberi waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menyelesaikannya.
Warga Trenggalek mendukung surat edaran Bupati tentang standar keamanan, kebersihan, dan pengawasan dapur program makan bergizi gratis.
Program makan bergizi gratis di Bendungan, Trenggalek, molor karena sejumlah SD belum sepakat menandatangani MoU kerja sama.
Bupati Trenggalek sudah kantongi semua keluhan penerima MBG. Ia tegaskan SPPG wajib perbaiki layanan atau terancam ditutup.
Delapan dapur Makan Bergizi Gratis di Trenggalek belum memiliki sertifikat higienis. Pemkab pastikan segera lakukan bimbingan teknis untuk pemenuhan SLHS.
Kepala SMPN 1 Trenggalek klarifikasi edaran kritik MBG, menegaskan sekolah tak berniat membungkam suara wali murid, melainkan memastikan aduan ditindaklanjuti.
GMNI Trenggalek mengecam pembungkaman kritik wali murid soal program Makan Bergizi Gratis, menilai tindakan sekolah dan komentar di medsos melemahkan demokrasi.
Program Makan Bergizi Gratis di Trenggalek menuai keluhan soal kualitas, keterlambatan distribusi, hingga menu yang kurang lokal. Realisasi baru 29 persen.