Pendapatan Melejit, Tapi Jalan Belum Beres, Ini Catatan LKPJ Trenggalek 2025

TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaporkan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 99,85 persen dari target, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di rapat paripurna DPRD, Senin (30/03/2026).

Total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,933 triliun dari target Rp 1,936 triliun. Meski capaian ini nyaris sempurna, pemerintah daerah mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama di sektor infrastruktur jalan yang belum tertangani sepenuhnya.

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, menyebut LKPJ ini menjadi bentuk laporan penggunaan anggaran selama satu tahun terakhir.

“Pada prinsipnya kita menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2025. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

PAD terealisasi sebesar Rp 353,17 miliar, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hingga pendapatan sah lainnya.

Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi tulang punggung dengan nilai Rp 1,56 triliun. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat Rp 13,94 miliar.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp 1,85 triliun atau 94,28 persen dari total anggaran Rp 1,96 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp 1,47 triliun, belanja transfer Rp 273,54 miliar, belanja modal Rp 103,85 miliar, serta belanja tidak terduga Rp 752,6 juta.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 83,33 miliar yang masuk dalam komponen pembiayaan daerah.

Total penerimaan pembiayaan tercatat Rp 83,41 miliar, termasuk di dalamnya pengembalian pinjaman daerah sebesar Rp 81,76 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp 56,49 miliar.

Meski capaian anggaran tergolong tinggi, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan.

“Memang harus kita akui kita belum bisa mengentaskan semua. Kondisi jalan di Kabupaten Trenggalek masih banyak,” jelasnya.

Evaluasi melalui LKPJ ini diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan dan penggunaan anggaran ke depan agar lebih efektif dan berdampak langsung ke masyarakat.