APBD Trenggalek Masuk 3 Terendah di Jatim, Mas Ipin: Tapi Kami Bukan Daerah Termiskin

TRENGGALEK – Punya anggaran terbatas ternyata tidak selalu berujung pada hasil yang buruk. Setidaknya itulah gambaran yang disampaikan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat berbicara di hadapan puluhan ASN yang akan memasuki masa purna tugas.

Di tengah keterbatasan fiskal yang dialami daerahnya, Mas Ipin justru menilai Trenggalek mampu menunjukkan capaian yang tidak seburuk kondisi keuangannya. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir Trenggalek konsisten berada di kelompok daerah dengan kemampuan fiskal paling rendah di Jawa Timur.

Namun, kondisi itu tidak berbanding lurus dengan sejumlah indikator pembangunan daerah.

"Selama 5 tahun terakhir, kita kabupaten dengan kemampuan fiskal 3 terendah di Jawa Timur. Bisa Trenggalek, kemudian nanti tersalip Pacitan, pokoknya kita 3 bergantian," ujar Mas Ipin dalam pembekalan ASN purna tugas di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kamis (25/6/2026).

Kemampuan fiskal sendiri menggambarkan ruang gerak keuangan daerah setelah dikurangi berbagai kebutuhan rutin pemerintahan. Semakin rendah kemampuan fiskal, semakin sempit pula ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan dan program publik.

Meski demikian, Mas Ipin mengatakan kondisi tersebut tidak membuat Trenggalek masuk dalam kategori daerah dengan persoalan sosial terburuk di Jawa Timur.

Ia mencontohkan angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga kasus stunting yang menurutnya tidak berada di tiga posisi terbawah di tingkat provinsi.

"Tapi kalau anggarannya itu dilihat linier, seharusnya kalau APBD-nya paling rendah berarti masyarakatnya paling prasejahtera. Tetapi kenyataannya kita bukan 3 kabupaten dengan kemiskinan tertinggi," katanya.

"Kalau anggarannya sedikit berarti orangnya tidak pintar. Kita juga bukan kabupaten dengan IPM 3 terburuk di Jawa Timur," lanjutnya.

Bagi Mas Ipin, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Ada faktor kerja keras pemerintah daerah, dukungan ASN, dan partisipasi masyarakat yang turut berpengaruh terhadap capaian pembangunan.

"Kita cuma APBD-nya saja yang 3 terendah, tapi kemiskinan tidak, Indeks Pembangunan Manusianya juga tidak. Stuntingnya juga tidak," ucapnya.

Kepala daerah yang menjabat sejak 2021 itu kemudian menggambarkan bagaimana keterbatasan anggaran justru membuat pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan program pembangunan.

Menurutnya, daerah dengan sumber daya keuangan terbatas dituntut lebih kreatif dalam mencari dukungan dan peluang pendanaan dari berbagai sumber.

"Orang itu kalau tidak punya uang itu mau sesuatu pasti ngoyo. Umpama kalian ditunjuk masyarakat menjadi panitia pembangunan masjid misalnya, kalau ada uangnya pasti cepat jadi. Tapi kalau tidak punya uang harus berusaha keras karena harus notok rumah ke rumah, bikin proposal dan yang lainnya," jelasnya.

Semangat efisiensi itu, kata Mas Ipin, juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia mengaku memilih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat dibanding kebutuhan yang bersifat simbolis.

Karena alasan itu pula, dirinya tidak mengajukan rehabilitasi Pendopo Trenggalek maupun pengadaan kendaraan dinas baru untuk kepala daerah.

"Demi Trenggalek yang lebih baik, rupiah demi rupiahnya terus membaik," ujarnya.

Menurut Mas Ipin, tantangan terbesar bukan hanya mencari sumber anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tata kelola pemerintahan tetap terjaga.

"Cari anggarannya tidak gampang, untuk eksekusinya juga tidak gampang, menjaga tata kelolanya pun juga tidak gampang," katanya.