Jalan Rusak Banyak, Pemkab Trenggalek 2027 Malah Berwacana Beli Kendaraan Dinas dan Komputer

TRENGGALEK - Belanja laptop, komputer, hingga kendaraan dinas berpeluang ditunda pada APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diusulkan Komisi II DPRD Trenggalek agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur bisa diperbesar.

Usulan tersebut mengemuka saat Komisi II membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. DPRD menilai postur anggaran saat ini masih belum cukup berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan pihaknya sedang menyisir seluruh rencana belanja OPD untuk memilah mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.

"Hari ini kita rapat kerja komisi dengan OPD mitra terkait KUA-PPAS 2027. Kami ingin memastikan prioritas masing-masing OPD, mana yang masih bisa ditunda atau dirasionalisasi anggarannya," kata Mugianto.

Menurutnya, dari hasil pembahasan sementara masih ditemukan sejumlah kegiatan yang belum masuk kategori prioritas, tetapi sudah memperoleh alokasi anggaran.

"Masih banyak juga yang kita temukan di masing-masing OPD mitra kami yang belum prioritas tetapi masih dikasih anggaran. Ini nanti akan kami laporkan dalam pembahasan di Badan Anggaran," ujarnya.

Sorotan utama Komisi II tertuju pada besarnya anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang mencapai sekitar Rp32 miliar. Anggaran itu mencakup pengadaan laptop, komputer, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, serta berbagai perlengkapan lainnya.

Mugianto menilai, jika pengadaan tersebut belum bersifat mendesak, anggarannya lebih baik dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat.

"Belanja modal peralatan dan mesin itu masih muncul sekitar Rp32 miliar. Termasuk belanja laptop, komputer, sepeda motor, kendaraan dinas roda empat maupun alat-alat lainnya yang tidak prioritas, kami usulkan ditangguhkan dulu untuk mendukung belanja infrastruktur," tegasnya.

Ia menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS sebelumnya menunjukkan alokasi belanja infrastruktur masih berada di kisaran 8 persen dari total APBD. Angka itu dinilai belum sejalan dengan semangat peningkatan pembangunan daerah yang diharapkan.

"Kalau melihat paparan KUA-PPAS kemarin, kami masih banyak menemukan postur APBD kita belum berpihak kepada masyarakat, khususnya untuk belanja infrastruktur. Padahal kondisi infrastruktur kita banyak yang harus segera ditangani," katanya.

Karena itu, Komisi II berupaya membuka ruang fiskal dengan menunda belanja yang dinilai belum mendesak. Menurut Mugianto, setiap rupiah yang bisa dihemat akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, hingga perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

"Hal-hal yang tidak penting dan masih bisa kita tangguhkan, kita tangguhkan dulu untuk mendukung belanja infrastruktur," ucapnya.

Pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri masih akan berlanjut di Badan Anggaran DPRD Trenggalek. Hasil penyisiran dari masing-masing komisi nantinya menjadi bahan evaluasi untuk menyusun postur APBD yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.