DPRD Trenggalek Wanti-wanti Target PAD 2026 Bisa Kembali Meleset, OPD dan BUMD Jadi Sorotan

TRENGGALEK – Komisi II DPRD Trenggalek mulai mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peringatan itu muncul setelah realisasi PAD hingga semester pertama 2026 dinilai belum menunjukkan perkembangan yang cukup untuk mengejar target hingga akhir tahun.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin tahunan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil maupun badan usaha milik daerah (BUMD) yang selama ini menjadi penopang pendapatan daerah.

"Kalau sampai terjadi di tahun 2026 ini yang kelihatannya semester pertama masih di angka 30-an persen, tidak menutup kemungkinan target pendapatan di Desember nanti tidak tercapai lagi. Saya yakin juga akan terulang," ujar Mugianto.

Mugianto mengatakan rendahnya capaian pendapatan bukan sekadar persoalan angka. Ia melihat masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola OPD penghasil yang perlu segera dibenahi.

Salah satu yang disorot adalah masih banyaknya jabatan kepala OPD yang diisi pelaksana tugas (PLT). Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas kepemimpinan dalam mengejar target pendapatan.

"Kalau kita melihat dari pendapatan asli daerah tahun 2025, hampir semua OPD tidak tercapai. Ini menunjukkan OPD penghasil dan OPD-OPD yang hari ini masih PLT itu tidak produktif. Tidak punya tanggung jawab secara moral untuk meningkatkan atau memenuhi target-target pendapatan," katanya.

Menurutnya, penyebab rendahnya PAD tidak bisa disimpulkan hanya dari satu faktor. Kepemimpinan OPD, etos kerja petugas pemungut, hingga sistem pengelolaan pendapatan perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Bisa jadi karena OPD-OPD-nya masih PLT. Bisa jadi karena etos kerjanya dari petugas pungut dan leader dari OPD itu sendiri. Penyebabnya banyak faktor," lanjutnya.

Selain OPD, Komisi II DPRD juga menilai kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal. Dari beberapa perusahaan daerah yang dimiliki Pemkab Trenggalek, hanya BPR Jwalita atau Bank Trenggalek yang dinilai mampu memberikan sumbangan signifikan bagi kas daerah.

"BUMD kita hari ini semua harus kita awasi. Banyak BUMD yang belum mampu menyumbang PAD secara signifikan kecuali BPR Jwalita atau Bank Trenggalek. Yang lainnya seperti PDAM, PDAU, kemudian PT JET itu masih jauh dari harapan kita," ujarnya.

Secara khusus, Mugianto menyoroti PT JET. Menurutnya, persoalan perusahaan tersebut bukan semata-mata soal keuntungan, melainkan tata kelola yang dinilai belum berjalan optimal.

"PT JET itu bukannya tidak untung. Untungnya banyak sebenarnya. Cuma cara kita mengelola dan membuat laporan setoran kepada PAD saja yang harus betul-betul dicermati dan diawasi. Cara pengelolaannya saja kurang profesional menurut kami," tegasnya.

Sementara itu, PDAU dan PDAM didorong memaksimalkan potensi usaha yang telah dimiliki, termasuk mengembangkan lini bisnis yang dapat menambah pendapatan daerah.

Di sisi lain, Mugianto mengingatkan bahwa peningkatan PAD menjadi pekerjaan penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Trenggalek. Sebab, hingga kini porsi PAD masih jauh lebih kecil dibandingkan total APBD daerah.

"Kalau kita melihat APBD kita yang kurang lebih Rp2 triliun, kemudian dikonversi dengan PAD yang baru 350-an miliar, tingkat kemandirian kabupaten kita itu masih jauh panggang dari api," ujarnya.