Fasilitas Umum Kurang Terawat, DPRD Trenggalek Kritik Kinerja Perijinan Pengembang Perumahan dari DPMPTSP

  KABARTRENGGALEK.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mewanti-wanti agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berhati-hati dalam mengeluarkan izin pengembang perumahan. Pasalnya, DPRD masih menemukan beberapa pengembang yang belum menyerahkan fasilitas utilitas ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Trenggalek (17/06). Sukarodin,...

KABARTRENGGALEK.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mewanti-wanti agar Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berhati-hati dalam mengeluarkan izin pengembang perumahan. Pasalnya, DPRD masih menemukan beberapa pengembang yang belum menyerahkan fasilitas utilitas ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Trenggalek (17/06).

Sukarodin, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, mengatakan, pihaknya mendapatkan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Dari 20 perumahan, hanya dua pengembang perumahan saja yang sudah menyerahkan fasilitas utilitas untuk disertifikatkan Pemkab. "Ini masih proses (penyerahan) dari informasi itu masih dua perumahan," ungkapnya.

Menurut penjelasan Sukarodin, macam-macam fasilitas utilitas tergantung luasan dan permukiman. Apabila perumahan memiliki luasan dan padat penduduk, maka fasilitas utilitas yang diserahkan ke pemkab jadi lebih lengkap. Misalnya jalan, ruang terbuka hijau (RTH), lapangan olahraga, hingga masjid. "Jadi ada klasifikasinya. Tergantung luasan dan permukimannya," imbuhnya.

Sementara itu, minimnya pengembang yang belum menyerahkan fasilitas utilitas menyebabkan fasilitas umum (Fasum) berakhir kurang terawat. Padahal, Pemkab Trenggalek bisa melakukan pemeliharaan terhadap Fasum-Fasum tersebut.

"Kalau kami anggarkan (pemeliharaan) dari APBD (Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah) itu tak benar. Sebab, asetnya belum disertifikatkan milik Pemda. Di sisi lain, jalan itu adalah jalan umum yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujar politikus PKB itu.

Fasilitas Umum Kurang Terawat, DPRD Trenggalek Kritik Kinerja Perijinan Pengembang Perumahan dari DPMPTSP

Ikuti WhatsApp Channel

TAGS

Artikel Terkait

Kurang Perencanaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Trenggalek Mencapai Rp. 173 Milliar Lebih

Kades Ngulankulon Tersangka Korupsi Tak Dicopot, Pemkab Trenggalek Bocor Alus?

Dapat Anggaran dari Pemerintah Pusat, GOR Trenggalek Belum Berikan Manfaat ke Masyarakat

Timbal Balik PT Jwalita Energi Trenggalek kepada Pemda Belum Jelas, DPRD: PT-nya Saja Belum Ada

Meski Kurang Perencanaan, Komisi II DPRD Trenggalek Mewajarkan SILPA Sebesar Rp 173 Milliar

Fraksi DPRD Trenggalek Kritisi Pendapatan Asli Daerah Kurang Maksimal, Syah Natanegara: Sadari, Ini Situasi Pandemi!

Fasilitas Umum Kurang Terawat, DPRD Trenggalek Kritik Kinerja Perijinan Pengembang Perumahan dari DPMPTSP

Ikuti WhatsApp Channel

TAGS

Artikel Terkait

Kurang Perencanaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran di Trenggalek Mencapai Rp. 173 Milliar Lebih

Kades Ngulankulon Tersangka Korupsi Tak Dicopot, Pemkab Trenggalek Bocor Alus?

Dapat Anggaran dari Pemerintah Pusat, GOR Trenggalek Belum Berikan Manfaat ke Masyarakat

Timbal Balik PT Jwalita Ener­gi Trenggalek kepada Pemda Belum Jelas, DPRD: PT-nya Saja Belum Ada

Meski Kurang Perencanaan, Komisi II DPRD Trenggalek Mewajarkan SILPA Sebesar Rp 173 Milliar

Fraksi DPRD Trenggalek Kritisi Pendapatan Asli Daerah Kurang Maksimal, Syah Natanegara: Sadari, Ini Situasi Pandemi!

Timbal Balik PT Jwalita Energi Trenggalek kepada Pemda Belum Jelas, DPRD: PT-nya Saja Belum Ada