KBRT – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mencatat penurunan signifikan serangan siber dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, dua website puskesmas diretas pada 2025 dan menampilkan konten penjualan alat kontrasepsi serta obat kuat, menunjukkan bahwa celah keamanan masih belum sepenuhnya tertangani.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Trenggalek, Iwan Kukuh Ariffianto, mengungkapkan bahwa pada 2024 terdapat 11 serangan digital ke website pemerintah daerah. Sementara tahun ini jumlahnya turun menjadi dua insiden.
“Gangguan sudah sangat berkurang apalagi pelaku judi online di tingkat pusat ditangkap, mereka ternyata juga yang melakukan serangan terhadap website pemerintah. Tahun ini serangan ada dua, website itu puskesmas yang kena serangan,” jelas Iwan.
Diskominfo menyebut telah memperbarui struktur website OPD menggunakan coding yang lebih mutakhir. Template baru sedang diterapkan secara bertahap dengan harapan dapat menutup ruang masuk pihak tak bertanggung jawab.
“Target kami tahun depan zero serangan,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, setiap aplikasi yang akan diterapkan OPD menjalani penetration test untuk memeriksa ketahanan sistem. Namun, hasil pengujian tersebut tidak sepenuhnya menjamin keamanan penuh.
“Sehingga kami bisa mengetahui keamanan aplikasi itu kuat tahan terhadap serangan meskipun tidak menjamin,” katanya.
Diskominfo juga memasang firewall yang terhubung dengan personel keamanan digital. Sistem ini diklaim dapat mendeteksi serangan lebih awal dan melakukan blokir otomatis.
Di sisi edukasi, literasi keamanan digital masih disampaikan melalui media sosial, sehingga kapasitas OPD dalam mengelola situs web sangat bergantung pada kedisiplinan internal masing-masing.
Iwan turut menyampaikan bahwa pada 2023 Trenggalek pernah diserang ransomware saat memfasilitasi database Siskeudes. Peretas mengunci data dan meminta tebusan, namun tidak dikabulkan.
“Tapi kami tidak penuhi, karena kami sudah melakukan backup otomatis. Meskipun data itu dikunci, kami sudah backup otomatis, jadi tidak perlu tebusan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa data tidak dicuri, hanya dikunci di server.
Setiap website pemerintah dikelola oleh OPD masing-masing. Ketika terjadi serangan, Diskominfo meminta admin OPD segera melapor agar situs dapat diturunkan sementara untuk mencegah penanganan paksa dari Kementerian Kominfo.
“Ketika diserang, kemudian kami takedown, karena kalau tidak ditakedown itu akan terdeteksi Kementerian Kominfo imbasnya semua situs Pemkab bisa ditakedown,” kata Iwan.
Dukung KamiKabar Trenggalek - Teknologi
Editor: Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
