Konflik Pasar Rakyat Trenggalek Diselesaikan, Komisi II DPRD Tegaskan Pentingnya Ekonomi Rakyat

KBRT — Polemik terkait penyelenggaraan pasar rakyat dan hiburan Agustusan di Trenggalek akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat dibatalkan dan memicu kebingungan publik, kegiatan tahunan ini dipastikan kembali berlangsung.

Komisi II DPRD Trenggalek turun langsung menelusuri sumber permasalahan dan mendorong agar kegiatan tersebut tetap digelar. Ketua Komisi II, Mugianto, menyatakan pihaknya sejak awal konsisten memperjuangkan pelaksanaan pasar rakyat karena dinilai berdampak besar terhadap perputaran ekonomi rakyat kecil.

“Kami melihat event tahunan seperti pasar rakyat bisa menumbuhkan UMKM dan merespons aspirasi para PKL. Jadi, sebaiknya tetap kami laksanakan,” ujar Mugianto, politisi Partai Demokrat.

Sebelumnya, rencana pelaksanaan pasar rakyat sempat tersendat akibat konflik antara Event Organizer (EO) dan pedagang kaki lima (PKL). Masalah utama muncul dari keberatan sebagian pedagang terhadap besaran kontribusi sewa stan yang dianggap memberatkan.

Situasi sempat diperkeruh dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Trenggalek yang membatalkan seluruh kegiatan pasar dan hiburan di Alun-Alun selama bulan Agustus 2025.

Namun setelah proses dialog dan komunikasi lintas pihak, kebijakan tersebut akhirnya direvisi. Pemerintah daerah memutuskan untuk kembali menggelar pasar rakyat dan mengizinkan hiburan Agustusan seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami sepakat, roda ekonomi harus terus berjalan. Para pelaku usaha kecil butuh kesempatan ini untuk memulihkan penghasilan,” tegas Mugianto.

Ia juga menekankan pentingnya melihat pasar rakyat secara lebih menyeluruh. Menurutnya, acara tahunan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang menopang kehidupan banyak keluarga.

“Ini bukan soal panggung atau musik saja. Ini soal kelangsungan ekonomi keluarga kecil di Trenggalek,” tandasnya.

Lebih lanjut, Komisi II DPRD mendorong pemerintah daerah agar melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan publik. Musyawarah, keterbukaan, dan partisipasi dinilai menjadi kunci agar konflik serupa tak terulang.

“Kami ingin semua pihak duduk bersama, berdiskusi, dan menyepakati solusi terbaik. Jangan sampai masalah kecil justru merugikan banyak orang,” tutup dia.