KBRT – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menekankan agar setiap usulan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki manfaat konkret dan berbasis pada data yang valid.
“Kita mau ubah sistem penganggaran supaya semua harus berdasar by data. Karena kita sudah punya perencanaan RPJMD, maka data yang ada itu harus dikelola untuk mencapai tujuan,” ujar Husni saat memimpin rapat, Senin (10/11/2025).
Ia mencontohkan salah satu kegiatan Kominfo, yaitu penyusunan konten dengan nilai sekitar Rp200 juta. Menurutnya, pembuatan konten tidak boleh semata berasal dari inisiatif internal OPD, tetapi perlu mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai konten itu cuma lahir dari OPD, tapi tidak menyentuh potensi yang ada di masyarakat. Harus dilihat manfaatnya, apakah benar-benar sampai ke tujuan,” lanjutnya.
Dalam pembahasan itu juga diungkapkan, total anggaran Kominfo tahun berjalan mencapai Rp11 miliar, dengan alokasi sekitar Rp1,1 miliar untuk publikasi di 60 media. Komisi I kemudian menyoroti efektivitas dan dasar perencanaan dari anggaran publikasi tersebut.
“Kita sudah tanya apakah angka ini muncul berdasarkan data atau hanya tradisi lama. Karena sekarang harus efisien, jangan asal anggaran,” tegas Husni.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran publikasi sebaiknya diprioritaskan untuk media lokal agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat Trenggalek.
“Kita sarankan supaya penggunaan anggaran publikasi diarahkan untuk kepentingan masyarakat setempat, termasuk melalui media lokal,” ujarnya.
Kabar Trenggalek - Advertorial
Editor:Zamz
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
