Keluar dari MBG, SD Inovatif Trenggalek Usul Anggaran Dialihkan ke Pendidikan Murah dan Gratis

TRENGGALEK – SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, yang dikenal sebagai SD Inovatif Trenggalek, resmi menghentikan keikutsertaannya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun ajaran 2026/2027. Dari keputusan itu, muncul usulan baru: sekolah meminta pemerintah pusat mengalihkan anggaran program nasional tersebut untuk memperkuat akses pendidikan gratis atau murah.

Usulan itu disampaikan setelah sekolah mengevaluasi pelaksanaan MBG selama hampir 10 bulan sejak menjadi salah satu sekolah pelaksana awal program tersebut pada November 2025. Menurut sekolah, bantuan berbentuk biaya pendidikan dinilai memberi manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan pembagian makanan di sekolah.

Kepala SD Inovatif Trenggalek, Ikhsan Nur Wahyudi, mengatakan dirinya setuju bila anggaran MBG dialihkan ke program pendidikan gratis atau murah dengan satu syarat: pemerintah tidak memperlakukan sekolah negeri dan swasta secara sama rata.

"Saya setuju jika anggaran MBG dialihkan ke program pendidikan gratis atau murah. Namun, pemerintah harus membedakan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta," ujar Ikhsan Nur Wahyudi.

Ikhsan meminta pemerintah menyusun konsep pendidikan gratis secara matang dan berkeadilan. Ia mencontohkan, pemerintah selama ini sudah menanggung kebutuhan operasional sekolah negeri sekaligus kesejahteraan gurunya.

Sementara sekolah swasta masih harus memenuhi sebagian besar kebutuhan operasionalnya secara mandiri. Karena itu, ia menilai konsekuensi logis dari kebijakan pendidikan gratis menyeluruh adalah jaminan kesejahteraan yang setara bagi guru swasta.

"Pemerintah sudah membiayai sekolah negeri dan menyejahterakan gurunya. Sekolah swasta tidak menikmati fasilitas itu. Jika ingin menggratiskan semua, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan guru swasta agar adil," tegas Ikhsan.

Keputusan keluar dari MBG sendiri diambil lewat rapat kerja internal jelang tahun ajaran baru. Ikhsan menyebut tiga pertimbangan utama: pertama, distribusi makanan dinilai mengurangi waktu belajar siswa hingga sekitar 30 menit setiap hari; kedua, mayoritas orang tua siswa dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang cukup sehingga bantuan makanan dinilai lebih tepat sasaran bila diberikan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan; ketiga, sekolah kerap menemukan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi.

"Distribusi MBG menyita waktu pelajaran setengah jam sehari. Kami juga melihat banyak warga lain yang lebih membutuhkan, ditambah lagi sisa makanan yang terbuang terlalu banyak sehingga mubazir," jelas Ikhsan.

Meski keluar dari MBG, sekolah tetap menjamin seluruh siswa mendapat makan siang lewat program katering mandiri yang sudah berjalan sejak sekolah berdiri. Manajemen memilih mempertahankan skema ini karena dinilai lebih fleksibel: menu disusun setiap bulan dan disampaikan ke wali murid, yang sesekali juga diundang mencicipi langsung menu dari dapur mitra. 

Lewat sistem prasmanan, siswa bisa mengambil nasi sesuai kebutuhan dan menambah porsi bila masih lapar, dengan lauk alternatif seperti telur, tahu, atau tempe bagi siswa yang tidak menyukai menu utama hari itu.

Menurut Ikhsan, skema mandiri ini memudahkan sekolah mengontrol kualitas makanan. Saat ada menu yang kurang diminati siswa, sekolah bisa langsung berkoordinasi dengan dapur mitra untuk mengevaluasi atau mengganti menu keesokan harinya — keleluasaan yang menurutnya tidak dimiliki sekolah selama mengikuti MBG, karena menu program itu sudah ditetapkan lewat petunjuk teknis pemerintah pusat.

"Melalui program mandiri, kami bisa langsung mengevaluasi dapur jika anak-anak tidak suka suatu menu. Kami bebas mengatur dan mengubah variasi menu sesuai kebutuhan siswa," ujarnya.