BGN Temukan Data Penerima MBG Ganda, Ada yang Tercatat tapi Belum Dilayani

TRENGGALEK - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan persoalan dalam data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari data penerima yang tercatat ganda hingga nama yang secara administratif terdaftar tetapi belum mendapatkan layanan.

Temuan tersebut terungkap dalam penguatan kerja sama antara BGN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemutakhiran serta integrasi data kependudukan.

Persoalan data penerima MBG itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8/2026). Agenda tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait data kependudukan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri diperlukan untuk memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi layanan di lapangan.

Menurutnya, proses pemutakhiran menemukan adanya data penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Selain itu, terdapat nama yang secara administratif masuk dalam data penerima, tetapi faktanya belum mendapatkan layanan MBG.

“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Mas Dar.

Temuan tersebut menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi faktual penerima manfaat MBG.

“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BGN dan Kemendagri memperkuat integrasi data kependudukan. Data Dukcapil akan digunakan untuk membantu BGN mengidentifikasi penerima manfaat secara individual, termasuk anak-anak dan ibu hamil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan integrasi tersebut diperlukan agar pendataan tidak hanya menunjukkan jumlah penerima, tetapi juga identitas setiap penerima manfaat.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.

Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk mewujudkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah pencatatan penerima secara ganda.

Ke depan, integrasi data juga berpotensi dikembangkan dengan sektor kesehatan. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan penerima manfaat secara berkelanjutan, termasuk perkembangan tinggi dan berat badan anak.

Penguatan data tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG. BGN menyatakan kolaborasi dengan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar.