Aplikasi MyPertamina Jadi Tameng, Pemkab Trenggalek Perketat Pengawasan BBM Subsidi

TRENGGALEK - Belakangan ini isu kenaikan harga BBM non-subsidi membuat sebagian masyarakat mulai khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar bersubsidi. Apalagi, muncul berbagai informasi di media sosial terkait pembatasan pembelian BBM berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

Namun Pemerintah Kabupaten Trenggalek memastikan stok BBM bersubsidi di daerah tersebut masih dalam kondisi aman. Masyarakat pun diminta tidak terburu-buru membeli BBM secara berlebihan karena kuota yang tersedia dinilai masih mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

Kepala Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Trenggalek, Agus Subchi, mengatakan hingga akhir Mei 2026 realisasi penyaluran BBM subsidi maupun LPG 3 kilogram masih berada dalam batas aman sesuai kuota yang diberikan pemerintah pusat.

"Insyaallah dari realisasi sampai 31 Mei untuk BBM bersubsidi baik solar, Pertalite maupun LPG 3 kilogram masih aman dari kuota yang diberikan pemerintah pusat," tegas Agus.

Menurut Agus, pemerintah daerah tetap memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi seiring meningkatnya kecenderungan masyarakat beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

Pengawasan dilakukan melalui sistem barcode yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan bahan bakar subsidi diterima oleh kelompok yang memang berhak, seperti petani, nelayan, dan pengguna kendaraan tertentu yang telah terdaftar.

"Untuk membatasi supaya tidak disalahgunakan tetap menggunakan barcode dari MyPertamina," ujarnya.

Melalui sistem tersebut, data penerima BBM subsidi dapat dipantau sehingga risiko penyalahgunaan maupun pembelian di luar ketentuan bisa diminimalkan.

Di sisi lain, Agus juga meluruskan kabar yang ramai beredar terkait pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin atau CC kendaraan. Hingga saat ini, menurutnya, aturan tersebut belum diterapkan di Kabupaten Trenggalek.

"Kalau sampai sekarang sepertinya belum diberlakukan pembatasan berdasarkan CC kendaraan," katanya.

Meski belum ada pembatasan berdasarkan kapasitas mesin, pengawasan distribusi tetap berjalan melalui mekanisme barcode dan data penerima yang telah terintegrasi dalam sistem.

Pemkab Trenggalek juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila konsumsi BBM subsidi meningkat signifikan dan berpotensi mengganggu pasokan di lapangan.

Salah satu opsi yang pernah dilakukan adalah mempercepat realisasi distribusi kuota dengan persetujuan Pertamina. Skema tersebut sebelumnya diterapkan menjelang Hari Raya Idulfitri untuk menjaga pasokan tetap tersedia saat kebutuhan masyarakat meningkat.

"Bukan menambah kuota, tetapi kuota yang ada bisa dimajukan realisasinya dengan persetujuan Pertamina," jelas Agus.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus dihitung secara matang agar kuota tahunan tidak habis lebih cepat sebelum akhir tahun.

"Kalau dimajukan sekarang, jangan sampai nanti Oktober, November, atau Desember justru kuotanya habis. Karena itu harus dihitung dengan cermat," ujarnya.

Agus berharap masyarakat tetap tenang dan menggunakan BBM subsidi secara bijak sesuai kebutuhan. Dengan distribusi yang terkendali, pasokan energi bersubsidi di Trenggalek diharapkan tetap dapat dinikmati oleh kelompok yang memang berhak menerima.

"Mari kita hidup dengan bijak, tidak panik. Insyaallah semua akan aman, tidak perlu grusa-grusu," kata dia.