Usai PMII Desak Evaluasi Total MBG, Korwil SPPG Trenggalek Janji Tindak Lanjuti Hasil Audiensi

TRENGGALEK – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek dengan DPRD Trenggalek soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diwarnai kritik keras terhadap tata kelola program tersebut, tetapi juga mendapat respons langsung dari Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Trenggalek.

Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/06/2026), PMII membawa sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan MBG. Bahkan, Ketua PC PMII Trenggalek Beni Kusuma Wardani membawa boneka kepala babi sebagai simbol kecurigaan terhadap potensi kepentingan politik dalam pengelolaan program tersebut.

Melalui forum bertajuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Trenggalek, PMII menyoroti berbagai persoalan mulai dari pengawasan, pengelolaan limbah, minimnya pelibatan masyarakat, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Yang menjadi sorotan kami program MBG Trenggalek, Pemda itu selalu berdalih program dari pusat, sehingga mereka itu kaya enggan melakukan update juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Beni.

PMII juga menyoroti pengelolaan limbah dapur MBG yang dinilai belum mendapat perhatian serius. Menurut mereka, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 telah membuka ruang keterlibatan pemerintah daerah dalam pembiayaan pengelolaan limbah melalui APBD.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut mengkritisi lemahnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program.

"Artinya logika yang dipakai di Trenggalek viral dulu baru mendapatkan keadilan," ujar Beni.

Tak hanya itu, PMII secara tegas meminta evaluasi total terhadap program MBG. Mereka menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam policy brief yang diserahkan kepada DPRD Trenggalek, PMII juga mencatat sejumlah persoalan keamanan pangan, sistem pengawasan, hingga keberadaan dapur SPPG yang sempat diberhentikan Badan Gizi Nasional untuk perbaikan.

Dokumen tersebut menyebut per 26 Mei 2026 terdapat 16 dapur SPPG yang diberhentikan BGN untuk perbaikan, sementara hanya sebagian yang kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Korwil SPPG BGN Trenggalek, Neo Ordikla, mengapresiasi pelaksanaan audiensi yang melibatkan mahasiswa dan DPRD Trenggalek.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang evaluasi bersama agar pelaksanaan MBG di Trenggalek dapat berjalan lebih baik.

"Jadi pertama mengapresiasi terkait adanya audiensi hari ini, mahasiswa dan juga DPRD Trenggalek. Harapan kami dengan hasil RDP ini program MBG Trenggalek bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat lokal serta tidak ada kendala," kata Neo.

Neo memastikan seluruh masukan yang muncul dalam audiensi akan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksana program di lapangan.

"Selanjutnya kami akan mengevaluasi dari hasil hari ini, mulai dari sebelum-sebelumnya. Harapan kami dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Trenggalek sendiri bisa mengikuti peraturan dari pusat," ujarnya.

Terkait kondisi dapur MBG di Trenggalek, Neo menjelaskan saat ini terdapat puluhan SPPG yang telah beroperasi untuk melayani penerima manfaat program.

"Kalau otoritas khusus dari pusat, di Trenggalek SPPG yang sudah beroperasional 72 SPPG di Trenggalek, kalau suspend sekarang 8 dapur, permasalahan di IPAL," jelasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tanggapan atas sejumlah kritik yang disampaikan PMII mengenai standar operasional dapur dan pengawasan fasilitas pendukung program MBG.