Bawa Simbol Kepala Babi ke DPRD, PMII Trenggalek Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

TRENGGALEK - Kepala babi menjadi simbol yang paling mencuri perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek dan DPRD Trenggalek, Senin (22/06/2026).

Simbol itu dibawa Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, saat menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek.

Melalui forum bertajuk "Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Trenggalek", PMII menilai pelaksanaan MBG masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari pengawasan, pengelolaan limbah, keterlibatan pemerintah daerah, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Jadi kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini kami memberikan judul evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) Trenggalek, poin garis besarnya dalam pengawasan kami melihat banyak peran Pemkab Trenggalek itu tidak diambil atau bisa disebut tidak menjalankan," kata Beni.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini terlalu sering menggunakan alasan bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat sehingga sejumlah persoalan teknis di daerah kurang mendapat perhatian.

"Yang menjadi sorotan kami program MBG Trenggalek Pemda itu selalu berdalih program dari pusat, sehingga mereka itu kaya enggan melakukan update juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.

PMII secara khusus menyoroti pengelolaan limbah dapur MBG. Beni mengacu pada Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 yang menurutnya membuka peluang keterlibatan pemerintah daerah melalui pendanaan APBD.

"Seperti di peraturan BGN sendiri nomor 1 tahun 2026 yang intinya pengelolaan limbah itu ternyata pengelolaan limbah itu bisa dari APBD, seharusnya ini pemda tahu karena bisa dikaji bisa melakukan penyesuaian anggaran," katanya.

Selain itu, PMII mempertanyakan belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan program MBG. Menurut mereka, forum pemantauan bersama yang pernah diwacanakan justru belum berjalan maksimal.

"Terkait Dinas Lingkungan Hidup. Perizinan, hasilnya ada beberapa kesepakatan yang hasilnya ada forum pemantauan bersama yang melibatkan masyarakat, kenapa forum penting dalam pemantauan ini sering terpinggirkan," ujar Beni.

Ia menilai pola pengawasan yang berjalan selama ini cenderung reaktif. "Artinya logika yang dipakai di Trenggalek viral dulu baru mendapatkan keadilan," tegasnya.

Dalam forum tersebut, boneka kepala babi yang dibawa PMII menjadi simbol kritik terhadap dugaan adanya kepentingan politik dalam pelaksanaan program MBG.

Beni mengaitkan simbol tersebut dengan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional yang pernah menyebut setiap partai politik memiliki dapur MBG.

"Saya membawa kepala babi ini saya tertarik dengan pernyataan Bu Nanik Kepala BGN awal tahun lalu berkata ke publik bahwa setiap partai politik mempunyai dapur MBG, dan kami patut curiga di Trenggalek sendiri jangan-jangan ada yang punya, ini sebagai simbol kecurigaan kami," katanya.

Meski demikian, Beni tidak menyebut nama partai politik maupun pihak tertentu dalam penyampaiannya.

PMII juga menegaskan sikap organisasinya yang sejak awal menolak program MBG. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, terutama terkait ketepatan sasaran penerima manfaat dan penggunaan anggaran.

"Pertama kami sangat menolak MBG, makanya kami menuntut untuk evaluasi total," kata Beni.

Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan namun belum menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut.

"Karena pada akhirnya masyarakat penerima itu tidak tepat sasaran, misal penerima manfaat di kota yang memiliki keluarga berkecukupan itu mendapatkan, sementara ada di tempat lain, misalkan di Indonesia negara kepulauan," ujarnya.