Audiensi MBG Berujung Rekomendasi Penting, DPRD Siap Awasi Dapur Makan Gratis

TRENGGALEK – Desakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh mendapat respons dari DPRD Trenggalek. Lembaga legislatif itu menyatakan siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/6/2026). Forum itu dihadiri PMII Trenggalek, Satgas MBG, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN).

Audiensi tersebut berlangsung setelah PMII menyerahkan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan MBG di Trenggalek. Bahkan, Ketua PC PMII Trenggalek Beni Kusuma Wardani membawa boneka kepala babi sebagai simbol kritik terhadap dugaan adanya kepentingan politik dalam pengelolaan program tersebut.

Dalam forum bertajuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Trenggalek, PMII menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pengawasan, pengelolaan limbah, minimnya pelibatan masyarakat, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Yang menjadi sorotan kami program MBG Trenggalek, Pemda itu selalu berdalih program dari pusat, sehingga mereka itu kaya enggan melakukan update juknis dari Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Beni.

PMII juga mengkritik lemahnya pengawasan yang dinilai baru bergerak ketika persoalan ramai diperbincangkan publik.

"Artinya logika yang dipakai di Trenggalek viral dulu baru mendapatkan keadilan," ujarnya.

Selain meminta evaluasi total, PMII menyerahkan policy brief yang memuat sejumlah temuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Trenggalek. Dalam dokumen tersebut, organisasi mahasiswa itu menyoroti sistem pengawasan, keamanan pangan, hingga keberadaan sejumlah dapur SPPG yang sempat diberhentikan untuk perbaikan.

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan pihaknya sengaja mengundang seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG untuk mendengarkan langsung berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

"Kami melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan mahasiswa tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Trenggalek. Jadi kami undang teman-teman PMII yang menginisiasi audiensi, kemudian kami undang Satgas MBG yang diwakili Asisten I, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan juga Korwil BGN," ujar Doding.

Menurut Doding, salah satu rekomendasi penting yang muncul dalam audiensi tersebut adalah perlunya peningkatan kinerja Satgas MBG, terutama dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Trenggalek.

"Dari audiensi itu ada rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang tata kelola dan perbaikan MBG di Trenggalek, utamanya Satgas MBG harus lebih aktif dan giat lagi untuk mengeluarkan rapor penilaian kepada dapur MBG," katanya.

Doding menegaskan, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat dengan pendanaan dan pelaksana utama dari pemerintah pusat, DPRD tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

"Teman-teman DPR diberikan rekomendasi hak pengawasan. Kebetulan ini program dari pusat, duitnya dari pusat, pelaksananya dari pusat, tapi di DPRD itu hak yang melekat yaitu pengawasan," ujarnya.

Ia mengatakan seluruh komisi di DPRD Trenggalek siap terlibat dalam pengawasan pelaksanaan MBG.

"Harapan teman-teman mahasiswa PMII, DPRD Trenggalek harus proaktif melaksanakan pengawasan. Dari Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV semua kami undang dan siap melaksanakan pengawasan lebih ketat lagi soal program MBG," tegas Doding.

Sementara itu, Korwil SPPG BGN Trenggalek, Neo Ordikla, mengapresiasi pelaksanaan audiensi tersebut. Menurutnya, forum itu menjadi ruang evaluasi yang penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.

"Harapan kami dengan hasil RDP ini program MBG Trenggalek bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat lokal serta tidak ada kendala," kata Neo.

Ia memastikan berbagai masukan yang muncul dalam audiensi akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di lapangan.

Neo juga mengungkapkan saat ini terdapat 72 SPPG yang telah terbentuk di Kabupaten Trenggalek. Namun, delapan dapur masih berstatus suspend karena persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Kalau suspend sekarang 8 dapur, permasalahan di IPAL," ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kondisi Korwil BGN di Trenggalek yang masih memiliki keterbatasan fasilitas pendukung.

"Korwil itu juga akan proaktif, dia ada 72 orang dari BGN itu belum ada kantornya," kata Doding.

Hasil audiensi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama antara DPRD, pemerintah daerah, Satgas MBG, dan BGN. DPRD berharap berbagai catatan yang muncul dapat memperbaiki tata kelola program sehingga manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan akuntabilitas.