Tak Mau Kembali Masa Lalu, PPK Trenggalek Harus Profesional 

Insiden kelam demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi catatan tersendiri di Bumi Menak Sopal Trenggalek untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Berdasarkan data yang diterima Kabar Trenggalek, kurang lebih sebanyak 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) melakukan hitung ulang, salah satu diantaranya 1 TPS melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Berkaca pada insiden demikian, Doding Rahmadi, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus bekerja lebih profesional. 

Dirinya memberikan evaluasi terkait waktu yang dilakukan saat perhitungan suara harus tepat. Kelalaian PPK Trenggalek harus diminimalisir dan bisa menghemat energi secara maksimal. 

"Kalau kemarin saya melihat di TPS ada yang sampai jam 4 pagi dan ada juga sampai jam 6 pagi. Kalau bisa diformulasikan sampai jam 8 malam saja," kata politikus PDIP itu. 

Doding tak bisa menafikan ketika kerja panitia di tingkat TPS 2019 lalu hingga berganti hari berpotensi kedodoran sangat besar. Hal ini harus bisa diminimalisir di tahun 2024. 

"Fisiknya jelas kedodoran, secara manusia pasti ada errornya. Tapi saya melihat formasi banyak yang muda pasti akan lebih mumpuni," optimis Doding.

Nurani, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia menerangkan bahwa insiden PSU Pemilu 2019 sudah dijadikan atensi pada Pemilu 2024 mendatang. 

"Kemarin pada waktu penjaringan PPK sudah kami tanyakan kepada calon penyelenggara bagaimana teknis teknis pemungutan suara," ucapnya. 

Nurani juga mengatakan pada insiden PSU Pemilu 2019 bahwa yang paling krusial di surat pindah pilih yang seharusnya dapat surat suara presiden saja, namun penyelenggara memberikan semua surat suara.

"Saya mengakui 75 persen penyelenggara di PPK Pemilu 2024 orang baru, perlu ada pendampingan walaupun dulunya sudah ada pengalaman di tingkat PPS," ujarnya.