KBRT - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Trenggalek hampir mencapai tahap akhir. Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek berencana mengeluarkan rapor kinerja bagi para petugas adhoc.
Rapor tersebut akan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjelang akhir masa jabatan (AMJ) mereka pada Januari 2025.
"Kami melakukan evaluasi terhadap adhoc dan seluruh tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi. Karena bulan ini ada AMJ bagi adhoc, baik PPK maupun PPS, maka akan dilakukan pembubaran," ujar Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah.
Menurutnya, rapor tersebut akan disusun oleh Komisioner KPU Trenggalek dan kemungkinan juga melibatkan instansi terkait lainnya. Penertiban rapor ini merupakan hasil dari evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 serta masukan dari sejumlah instansi di Trenggalek.
"KPU diharapkan memiliki catatan atau rapor bagi penyelenggara, sehingga jika di masa mendatang ada rekrutmen badan adhoc, penilaian ini dapat menjadi bahan pertimbangan," lanjutnya.
Selain wacana pembuatan rapor, evaluasi penyelenggaraan Pilkada juga mengungkap adanya kendala terkait pemahaman regulasi di tingkat bawah yang perlu ditingkatkan. Istatiin mengakui bahwa perubahan istilah dan regulasi yang sering dilakukan selama tahapan Pilkada menuntut para penyelenggara untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan aturan terbaru.
"Kurangnya pemahaman justru sering terjadi pada penyelenggara yang berpengalaman. Mereka menganggap regulasi masih sama seperti pemilihan sebelumnya, padahal setiap tahapan memiliki perbedaan. Salah satu solusinya adalah pelaksanaan bimbingan teknis yang menyeluruh dan masif," tandasnya.
Kabar Trenggalek - Politik
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
