Sekolah Rakyat Trenggalek Terapkan Konsep Boarding School, Gratis Bagi Masyarakat Miskin

KBRT – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial P3A akan mengembangkan Sekolah Rakyat Trenggalek dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. 

Program ini dihadirkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dengan memberikan layanan pendidikan gratis yang mengusung sistem belajar fleksibel.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial P3A Trenggalek, Christina Ambarwati, menjelaskan bahwa SR tidak hanya menyediakan asrama, tetapi juga menerapkan pendekatan belajar berbasis asesmen.

“Konsepnya boarding school, dengan sistem multi entry dan multi exit, artinya siswa masuk dan naik kelas berdasarkan hasil asesmen, bukan tahun ajaran konvensional,” ujar Christina.

Asesmen awal ini menjadi dasar penempatan siswa. Menurutnya, ada kondisi di mana anak usia 8 tahun belum tentu siap mengikuti kurikulum sesuai jenjang umur, sehingga perlu pendekatan yang sesuai kesiapan belajar.

Untuk tahun ini, kuota penerimaan siswa terbatas. SR tingkat SD hanya menerima 50 siswa dengan 5 orang di daftar tunggu, sedangkan SMP membuka 25 kursi dengan 3 cadangan. Christina menyebut, peminat terutama di jenjang SMP cukup tinggi.

ADVERTISEMENT

“Saat ini pendaftar SMP sudah hampir 40 orang. Siswa yang belum diterima kami masukkan ke waiting list dan bisa mencoba lagi tahun ajaran berikutnya,” jelasnya.

Sementara itu, SR untuk jenjang SMA belum dibuka tahun ini. Rencana pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai gedung belajar belum dapat direalisasikan karena keterbatasan infrastruktur, seperti ruang kelas dan laboratorium.

Meski demikian, pemerintah menargetkan mulai tahun depan SR Trenggalek bisa menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. 

Nantinya, SD dan SMP masing-masing akan memiliki tiga rombongan belajar (rombel) per jenjang, sedangkan SMA dirancang memiliki empat rombel.

Christina menegaskan bahwa seluruh lembaga pendidikan di Trenggalek, baik sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, maupun panti asuhan diimbau untuk mendukung keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional.

“Fokus utamanya bukan pada jumlah bantuan atau kuota, tapi bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan persoalan akses pendidikan bagi warga miskin,” tegasnya.