Kades Trenggalek Tuntut Tambah Jabatan, Ini Tanggapan DPR RI

Sejumlah 149 kepala desa (kades) di Trenggalek luruk Jakarta untuk menuntut revisi Undang Undang Desa

Kades Trenggalek Minta Masa Jabatan Tambah, Mas Ipin: Saya Tidak Komen

Sebanyak 149 kepala desa (kades) di Trenggalek luruk Jakarta untuk menuntut revisi Undang Undang Desa

Masalah Pengadaan Barang Jasa di Trenggalek Semakin Ruwet, Ini Penyebabnya

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengungkapkan penyebab masalah pengadaan

Tuntut Masa Jabatan Tambah, 149 Kades Trenggalek Luruk Jakarta 

Masa jabatan kepala desa (kades) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek, tampaknya masih kurang

Meski Belum Dapat Respons Serius, Bawaslu Trenggalek Ajukan 18.5 M Anggaran Pengawasan

Anggaran Pilkada 2024 yang bakal disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek untuk penyelenggara

Pemkab Trenggalek Kudu Sat Set, Agar APBD Tidak Menumpuk Akhir Tahun

Fenomena pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemkab Trenggalek terkesan menumpuk

Dari Sudut Pelosok Desa, Bupati Trenggalek Temukan 6 Warga Butuh Bantuan

Trenggalek secara geografis dikelilingi gunung yang menjulang tinggi. Di kaki gunung juga didapati perumahan

Cara Mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Trenggalek 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek, berupaya memberi pelayanan

Ngelu, 36 Formasi Nakes PPPK di Trenggalek Masih Kosong

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, pada tahun

Sebanyak 114 Peserta PPS Trenggalek Gagal, Ini Sebabnya 

Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahap ujian tulis di Kabupaten Trenggalek selesai dengan dua sesi

Tak Mau Kembali Masa Lalu, PPK Trenggalek Harus Profesional 

Insiden kelam demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi catatan tersendiri di Bumi Menak Sopal Trenggalek

Sidang DKPP, Bawaslu Trenggalek Adu Kesaktian Argumen dengan Pengadu 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik