Kabar TrenggalekKabar Trenggalek

Press ESC to close

Pendidikan Trenggalek 2022: Mayoritas Masyarakat Lulusan SD

Kabar Trenggalek - Trenggalek yang terkenal dengan Kota Alen-Alen ini masih menyisakan perihal tingkatan status pendidikan. Di Trenggalek, mayoritas masyarakat lulusan SD atau Sekolah Dasar, Rabu (07/12/2022). 

Dominasi masyarakat lulusan SD demikian dilihat dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Trenggalek. Dari data itu, tak sedikit masyarakat yang lulusan SD. 

Data pendidikan dari Disdukcapil Trenggalek itu dilihat dari tinjauan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, lulusan SD masih mendominasi di tingkat pendidikan masyarakat.

Baca: Disdukcapil Ungkap Mayoritas Penduduk Trenggalek Hanya Lulusan SD

Rincinya, sebanyak 251.193 orang tamatan SD. SLTP sederajat 142.113, SLTA 107.588 orang, D1/D2 ada 2.692 orang, D3 sebanyak 4.195, S1/D4 sejumlah 25.511, S2 sekitar 985 orang, dan S3 cuma 23 orang.

Edif Hayunan Siswanto, Kepala Disdukcapil Trenggalek, menegaskan bahwa data tersebut belum bisa menjadi cerminan kondisi konkret jenjang pendidikan masyarakat Trenggalek. 

Menurut Edit, ada beberapa komponen yang menjadi kelemahan data tersebut. Semisal ketika masyarakat enggan mengubah data pendidikan yang terbaru pada KTP-nya, maka sistem akan terus menyajikan data-data yang lama.

“Kami [Disdukcapil Trenggalek] kenal tentang Data Konsolidasi Bersih [DKB]. Ini adalah data terbaru per enam bulan sekali, dan update data ini tergantung dengan keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukan,” tegasnya saat ditemui.

Baca: Kurang dari 60 Siswa, Sebanyak 80 Sekolah Dasar Trenggalek Terancam Digabung

Sementara fenomena itu menjadi ironis, mengingat petugas Disdukcapil Trenggalek tidak bisa sekonyong-konyong mengubah data pribadi seseorang tanpa yang bersangkutan berkenan data kependudukannya diubah.

“Untuk mengubah data, ada elemen-elemen data yang dicantumkan, misal bukti-bukti pendukung ketika sudah lulus sarjana, tapi KK masih tercantum masih tamatan SD atau sederajat,” jelasnya.

Pada situasi itu, Edif mengaku mulai berkolaborasi dengan stakeholder. Misal, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek dalam hal memperbarui data pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal data status perkawinan, dan lain sebagainya.

“Kami coba sosialisasi. Tapi dengan keterbatasan personel, kami juga gandeng komunitas bahwa pembaruan data itu penting,” ucap Edif.