Nasional

Nasional 07 Aug 2024

Pemerintah Melarang Pedagang Jual Rokok Eceran, Kemenkes: Tekan Konsumsi Anak

Pemerintah melarang pedagang jual rokok eceran. Hal itu tertuang pada aturan pengendalian zat adiktif produk tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Indah Febrianti, S.H., M.H, menjelaskan ketentuan pengendalian produk tembakau, terutama r...

Wahyu AO

1265 pembaca

Nasional 31 Jul 2024

Indonesia Corruption Watch Soroti Dana Hibah Pilkada 2024 Rawan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. Egi Primayogha, Koordinator Divisi Korupsi Politik, ICW menyebutkan pengawasan ketat terhadap anggaran pilkada, termasuk di dalamnya dana hibah, mutlak untuk dilakukan. "Pilkada serentak 2024 akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tak kurang sekitar Rp 41 Triliun anggaran publik akan digelon...

Wahyu AO

1329 pembaca

Nasional 30 Jul 2024

Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Ancaman Pilkada 2024

Politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai politik uang dan netralitas ASN jadi ancaman pilkada 2024. “Potensi ancaman ini perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Ratna dilansir dari laman DKPP. Menurut Ratna, polit...

Wahyu AO

1215 pembaca

Nasional 31 Jul 2024

Kader Hijau Muhammadiyah Kritik Haedar Nashir dan Elite-elite Penerima Jatah Tambang

Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah, dikritik oleh banyak warga Muhammadiyah. Salah satunya, kritik itu disampaikan oleh Kader Hijau Muhammadiyah (KHM). Fahmi Ahmad Fauzan, Presidium KHM, mengkritik Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan elite-elitenya yang menerima jatah tambang. Sebelumnya, 14 Juni 2024, KHM menyatakan sikap bahwa Muhamma...

Wahyu AO

1097 pembaca

Nasional 02 Aug 2024

Muhammadiyah Resmi Terima Tambang, Haedar Nashir: Bukan karena Ikut-ikutan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi terima tambang yang ditawarkan Presiden Jokowi melalui PP no. 25 Tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Minggu (28/07/2024). Haedar menegaskan, keputusan menerima tambang ini bukan ikut-ikutan, karena Muhammadiyah selama 2 bulan lebih...

Wahyu AO

1214 pembaca

Nasional 31 Jul 2024

Peraturan Baru, Pemerintah Bolehkan Aborsi untuk Korban Kekerasan Seksual

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam peraturan itu, salah satunya membolehkan aborsi untuk korban kekerasan seksual. "Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan s...

Wahyu AO

1323 pembaca

Nasional 26 Jul 2024

46 Jemaah Haji Indonesia Masih Dirawat di Arab Saudi

Masa operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M telah ditutup oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut menyampaikan, hingga penutupan masa operasional, 46 jemaah haji Indonesia masih dirawat di Arab Saudi. “Jemaah yang sakit tersebut akan terus dipantau oleh Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah. Selama perawatan, jemaah tidak dikenakan biaya,” ujar Yaqut di Jakarta, Kamis (25/7/2...

Wahyu AO

1138 pembaca

Nasional 24 Jul 2024

Obral Hak Guna Usaha di IKN, KPA: Suburkan Korupsi Agraria dan Mafia Tanah

Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo yang secara resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika, menyampaikan perpres yang memberikan hak istimewa kepada para investor melalui konsesi Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun dan HGB selama 160 tahun itu bisa meny...

Wahyu AO

1280 pembaca

Nasional 24 Jul 2024

KPA: Hukum Hak Guna Usaha di IKN Lebih Buruk dari Zaman Kolonial

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai hukum Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih buruk dari zaman kolonial. Sebab, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan IKN, yang memberikan hak istimewa kepada para investor melalui konsesi HGU selama 190 tahun dan HGB selama 160 tahun. Sekretaris Jendral KPA, Dewi Kartika, me...

Wahyu AO

1359 pembaca

Nasional 12 Jul 2024

DPR RI: Pengalihan Kuota Haji Reguler ke Haji Khusus Sebanyak 50% Terindikasi Korupsi

Tim Pengawas (Timwas) DPR RI mengungkapkan temuan indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 yang dilaksanakan pemerintah. Tepatnya, indikasi pelanggaran itu terhadap undang-undang terkait pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada pasal 64 ayat 2, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia....

Wahyu AO

1156 pembaca