Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Ancaman Pilkada 2024

Politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai politik uang dan netralitas ASN jadi ancaman pilkada 2024. “Potensi ancaman ini perlu diantisipasi sejak dini agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Ratna dilansir dari laman DKPP. Menurut Ratna, politik uang menyebabkan konflik antara peserta pilkada dengan penyelenggara. Pada Pilkada Serentak 2024, politik uang mengalami perubahan seiring maraknya penggunaan platform digital dalam transaksi keuangan. Sedangkan ASN yang melanggar prinsip netralitas akan membuat konflik antara peserta dengan birokrasi. Konflik ini diprediksi melonjak signifikan seiring dengan dimulainya tahapan pelaksaan Pilkada 2024. “Money politics akan banyak [terjadi] menggunakan teknologi digital. Sedangkan konflik peserta dengan birokrasi bisa dipicu oleh motif mempertahankan jabatan, hubungan kekeluargaan atau kekerabatan, serta intervensi dari pimpinan atau atasan,” ucap Ratna. Ratna menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi berbagai pihak untuk memastikan kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024. Ia mengajak masyarakat, termasuk aparat keamanan, penyelenggara, dan peserta pilkada, untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan. “Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024,” tandasnya. Kedua ancaman ini perlu diantisipasi agar Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu, perlu mengantisipasi seluruh ancaman pelaksanaan Pilkada serentak 2024 nanti.