Kader Hijau Muhammadiyah Kritik Haedar Nashir dan Elite-elite Penerima Jatah Tambang

Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima konsesi tambang dari pemerintah, dikritik oleh banyak warga Muhammadiyah. Salah satunya, kritik itu disampaikan oleh Kader Hijau Muhammadiyah (KHM).Fahmi Ahmad Fauzan, Presidium KHM, mengkritik Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan elite-elitenya yang menerima jatah tambang. Sebelumnya, 14 Juni 2024, KHM menyatakan sikap bahwa Muhammadiyah itu milik banyak orang, mulai dari Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting hingga individu-individu yang berkhidmat pada Muhamadiyah, bukan hanya milik Pimpinan Pusat dan elite-elitnya."Kami sungguh menyayangkan bahwasanya Muhammadiyah menerima izin konsesi tersebut, karena kita ketahui semua bahwasanya tambang memberikan dampak signifikan kepada persoalan sosial ekologis, HAM, perempuan, dan sebagainya," ujar Fauzan saat dikonfirmasi Kabar Trenggalek.Fauzan menilai penerimaan jatah tambang ini menjadi salah satu langkah mundur bagi Muhammadiyah. Dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Haedar Nashir Menunjuk Muhadjir Effendy, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah. Haedar juga bercerita-cita untuk membuat tambang yang ramah lingkungan."Di sini, kami juga bingung. Tambang yang ramah lingkungan ini seperti apa? Sampai saat ini, tambang itu gak ada yang ramah lingkungan, malah mendiskriminasi kondisi sosial dan alam," ucap Fauzan.KHM menyayangkan dengan sikap Muhammadiyah yang menerima jatah tambang yang ditawarkan Presiden Jokowi melalui PP no. 25 Tahun 2024. Oleh karena itu, KHM tetap menolak keputusan PP Muhammadiyah."Dan kami tetap menolak bagaimanapun Muhammadiyah ketika menerima izin tambang. Sekaligus kami juga melihat sumber dari masalah ini adalah PP no. 25 tahun 2024," tegas Fauzan.Sebelumnya, KHM juga mengritik pernyataan terima tambang dari Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup. Kader-kader Muhammadiyah yang aktif di bidang lingkungan merasa terluka dengan pernyataan Anwar Abbas."Pernyataan yang dikeluarkan oleh Anwar Abbas sangat mencederai dan melukai hati kami kader-kader yang turut terjun membersamai warga terdampak tambang. Selama ini, baik kader yang membersamai atau warga Muhammadiyah yang terdampak telah berjuang sangat keras," terang Fauzan."Tidak menutup kemungkinan ketika Muhammadiyah mengelola tambang akan menjadi salah satu aktor perusak lingkungan sekaligus menindas masyarakat atau warganya sendiri," tambahnya.KHM juga melayangkan petisi dan mosi tidak percaya dan tagar #IslamBerketambangan. Hal itu sebagai bentuk ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap Muhammadiyah. Selain itu, sebagai upaya mengingatkan lagi ke PP agar tidak menerima tambang dan tetap fokus pada usaha penyelamatan lingkungan yang sudah dicanangkan.Menurut KHM, pernyataan Anwar Abbas kontra produktif dan sangat jauh dengan misi Muhammadiyah, khususnya pasca Milad ke-111 Muhammadiyah pada 18 November 2023 mengenai “Ikhtiar Menyelamatkan Semesta”."Sudah sangat jelas Muhammadiyah sudah mengeluarkan berbagai fatwa, fikih, maupun pedoman terhadap lingkungan dan Muhammadiyah sudah memulainya. Bahkan kami dari anak muda Muhammadiyah buat petisi agar Muhammadiyah gak jadi terima tambang saja tidak didengar dan tidak jadi pertimbangan," terang Fauzan.Atas sikap PP Muhammadiyah yang menerima jatah konsesi tambang, KHM menyerukan agenda Musyawarah Luar Biasa serta Pleno Majelis Pendidikan Rendah. Agenda ini masih dirancang lebih lanjut."Pastinya, ini adalah respons dari kami kader-kader yang cinta kepada muhammadiyah dan alam agar tidak terjebak dalam kubangan," tandas Fauzan.