Mau Urus Sertipikat Tanah? Begini Cara Cek Estimasi Biayanya Secara Resmi

TRENGGALEK - Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul saat mengurus sertipikat tanah adalah soal biaya. Berapa yang harus dibayar? Apa saja komponennya? Benarkah ada tarif tertentu untuk setiap layanan?

Untuk menjawab kebingungan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur pemerintah dan bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Artinya, warga tidak perlu lagi menebak-nebak biaya ketika hendak mengurus sertipikat tanah, balik nama, pengukuran bidang tanah, maupun layanan pertanahan lainnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad, mengatakan dasar pengenaan biaya layanan pertanahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN," ujar Achmad.

Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya memuat daftar tarif, tetapi juga menjelaskan rumus penghitungan biaya untuk berbagai jenis layanan pertanahan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana biaya itu dihitung.

"Di PP Nomor 128 Tahun 2015 diterangkan rumus perhitungan, baik dalam kegiatan pengukuran, pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan, peralihan, dan berbagai macam kegiatan pertanahan sudah ada di sana," katanya.

Sebagai contoh, biaya layanan peralihan hak dihitung berdasarkan nilai tanah per meter persegi yang dikalikan luas bidang tanah, kemudian dibagi 1.000 sesuai formula yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Selain tarif layanan utama, PP Nomor 128 Tahun 2015 juga mengatur komponen biaya kegiatan lapangan apabila memang diperlukan dalam proses pelayanan.

"Di dalam PP Nomor 128 Tahun 2015 tersebut juga ada terkait dengan kegiatan lapangan di Pasal 21, lalu terkait dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi," jelas Achmad.

ATR/BPN menilai keterbukaan informasi mengenai biaya layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik. Dengan mengetahui tarif resmi sejak awal, masyarakat diharapkan lebih tenang saat mengurus dokumen pertanahan sekaligus terhindar dari informasi yang tidak benar.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui estimasi biaya tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN menyediakan layanan simulasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Lewat aplikasi tersebut, masyarakat bisa menghitung perkiraan biaya sesuai jenis layanan yang akan diajukan.

"Silakan masyarakat bisa langsung mengecek sendiri biaya yang dibutuhkan di aplikasi Sentuh Tanahku," kata dia.