Masalah pembangunan di Kabupaten Trenggalek menjadi perhatian serius legislatif. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Komisi III DPRD Trenggalek dengan eksekutif mitra.
Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudi Anto, mencatat bahwa dalam evaluasi kegiatan tahun 2024, ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah masih ditemukan.
“Kami tekankan kepada Dinas PKPLH untuk memastikan program pembangunan benar-benar sesuai dengan hasil survei yang akurat,” jelasnya.
Ia menegaskan agar proyek pembangunan tidak dilakukan di wilayah yang sebenarnya belum membutuhkan, sementara daerah lain yang lebih memerlukan justru terabaikan.
Wahyudi juga menyoroti pelaksanaan proyek jalan yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia berharap ke depan, pembangunan lebih diarahkan pada kebutuhan nyata dan sesuai aspirasi masyarakat.
Dalam sektor infrastruktur, Wahyudi mengapresiasi Dinas PUPR yang menunjukkan peningkatan dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Pada tahun anggaran 2025, Musrenbang diproyeksikan mampu menyerap aspirasi pembangunan hingga Rp 20 miliar. Menurut Wahyudi, hal ini menjadi nilai positif bagi kemajuan daerah.
“Kami juga meminta OPD mitra untuk lebih aktif jemput bola dalam menyerap aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Editor:Bayu Setiawan
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
