Kabar Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek semprot Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025 yang dianggap tidak efisien dan mencurigakan.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menegaskan perlunya rasionalisasi terhadap RKA yang telah disusun oleh Disnaker. Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan sesuai dengan pembahasan dalam rapat.
“RKA harus dibuat benar-benar sesuai kebutuhan, bukan sekadar memenuhi keinginan atau pesanan,” ujar Mugianto saat dikonfirmasi oleh Kabar Trenggalek.
Anggaran Pelatihan yang Tidak Seimbang
Salah satu poin kritik Mugianto adalah terkait kegiatan pelatihan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Ia menyoroti ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan dampak yang dihasilkan.
“Ada pelatihan yang dianggarkan hingga Rp 70 juta, tetapi pesertanya hanya beberapa orang. Ini seperti membeli sapi dengan harga tinggi hanya untuk mendapatkan tali,” kritik politisi Partai Demokrat tersebut.
Harapan untuk Perbaikan Perencanaan
Mugianto berharap perencanaan anggaran tahun 2025 dapat diperbaiki agar penggunaan dana benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ia mendorong agar program-program yang dirancang lebih tepat sasaran.
“Kami mendorong agar program ini dirancang ulang sehingga manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dampak Penurunan Dana Transfer
Rasionalisasi anggaran ini tidak lepas dari dampak penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang diasumsikan dalam APBD 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Trenggalek, dana transfer tersebut turun hingga Rp 23 miliar.
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel 
