Kabar TrenggalekKabar Trenggalek

Press ESC to close

DPRD Trenggalek Kantongi Ribuan Pokok Pikiran, Konsistensi Jadi Kunci Realisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek mulai tancap gas untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan ribuan kantong pokok-pokok pikiran (pokir) yang dikumpulkan.

Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, menuturkan, sebanyak 1.853 pokir, kini mulai dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurut keterangan Agus, 1.853 pokir itu bersumber dari turun ke bawah (turba) dan reses. Ribuan pokir itu bakal terealisasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

"Ini masuk rancangan awal pembangunan daerah. Pokir tersebut diterima dari reses dan turba kemudian disampaikan ke sekretariat dan dimasukkan melalui SIPD," terang Agus usai rapat paripurna internal.

Rapat paripurna internal tentang Persetujuan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Trenggalek 2024, mencatat sebanyak 1.853 pokir. Rincinya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menampung 470.

Kemudian, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menampung 351 pokir, lalu fraksi Golongan Karya (Golkar) sebanyak 189 pokir.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Trenggalek tentang Persetujuan Pokir/Foto: Tri Yulik S

Berikutnya, fraksi Pari 248 pokir, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 135 pokir. Serta, fraksi Demokrat sebanyak 190 pokir.

"Pokok pokok pikiran yang akan direalisasikan APBD 2024 mendatang adalah sebagai bentuk perjuangan dari DPRD Trenggalek mendatang," tegas Agus.

Rapat persetujuan pokir tersebut menuai dinamika dari berbagai fraksi, yang mana menekankan konsistensi dalam memperjuangkan usulan-usulan pembangunan dari masyarakat.

"Konsistensi itu dapat berupa mengoptimalkan kinerja wakil rakyat sesuai dengan tusi-nya," tegas Agus, politikus PKS itu.

Contohnya, lanjut Agus, anggota DPRD yang bertugas dalam alat kelengkapan dewan (AKD) komisi. Maka, mereka harus serius saat rapat kerja (raker) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitranya.

“Kemudian di badan anggaran [Banggar], mereka juga berusaha keras dalam membahas APBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD],” ujarnya.