Pasar Meluber ke Jalan Nasional, DPRD Minta Revitalisasi Pasar Jarakan Segera Digulirkan

DPRD Trenggalek mendorong revitalisasi Pasar Jarakan yang sering meluber ke jalan nasional karena kapasitas sempit, guna mengatasi kemacetan dan menata pedagang.

KBRT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoroti kondisi Pasar Jarakan di Desa Karangsoko, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, yang kerap meluber ke jalan nasional. Kondisi itu dinilai mengganggu arus lalu lintas kendaraan dari dan menuju pusat kota.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan pasar tersebut perlu segera direvitalisasi karena kapasitasnya sudah tidak memadai.

"Pasar Jarakan itu pasar di kecamatan kota yang bukanya setiap hari, nah ini sering meluber ke jalan karena areanya sempit, kapasitasnya terbatas sementara pedagangnya terus bertambah sehingga butuh revitalisasi untuk melebarkan pasar," ujar Doding

Doding telah meninjau langsung kondisi pasar tersebut pada Jumat (07/11/2025). Dari hasil tinjauannya, lahan Pasar Jarakan dinilai sangat terbatas dan sudah dimanfaatkan secara maksimal.

"Adanya hanya (membangun) di atas sungai yang dikelola Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), nah nanti ini dibicarakan dulu dari PUPR dengan Dinas Komidag (Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)," lanjutnya.

Menurut Doding, DPRD akan mendorong koordinasi lintas dinas agar rencana revitalisasi dapat direalisasikan tanpa melanggar ketentuan tata ruang dan pengelolaan sungai. Ia menegaskan bahwa revitalisasi bukan hanya soal perluasan pasar, tetapi juga upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan warga.

Sementara itu, Kepala Dinas Komidag Kabupaten Trenggalek, Saniran, mengakui pihaknya telah mempertimbangkan opsi pembangunan di atas sungai yang berada di sisi selatan pasar. Namun, hal itu masih perlu dikaji bersama Dinas PUPR terkait aturan pendirian bangunan di atas sungai.

"Salah satu opsi yang ada adalah dengan membangun di atas sungai yang berada di selatan Pasar Jarakan," kata Saniran.

Saniran menambahkan, keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah membuat pihaknya terbuka terhadap kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga. Skema yang mungkin diterapkan adalah bagi hasil retribusi pedagang kepada pihak swasta setelah pasar baru beroperasi.

"Tapi yang lebih penting kita kaji dulu dengan Dinas PUPR apakah bisa atau tidak jika membangun di atas sungai itu," ujarnya.

Kawan Pembaca, Terimakasih telah membaca berita kami. Dukung Kabar Trenggalek agar tetap independen.