Dinilai Kebijakan Pemerintah Tak Tepat, DPD PKS Trenggalek Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Kabar Trenggalek - Kebijakan Pemerintah akan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sorotan publik. Selain mahasiswa turun ke jalan, Partai Politik pun ikut menyuarakan tolak kenaikan BBM bersubsidi, Jumat (09/09/2022).Penolakan kenaikan BBM bersubsidi itu diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Trenggalek. Tak ayal, DPD PKS Trenggalek menilai kenaikan BBM itu menjadi miris, dikarena masyarakat dalam situasi pemulihan ekonomi.Komarudin, Ketua DPD PKS Trenggalek, mengatakan kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan yang tidak tepat. Apalagi ketika ditinjau dari beberapa faktor, khususnya BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar.PKS Trenggalek menganalisa bahwa momentum kenaikan BBM bertepatan dengan harga minyak dunia yang sedang turun. Dampak dari kenaikan BBM akan menyebabkan lonjakan harga bahan-bahan pokok. Tak cuma itu, tarif angkutan umum juga pasti naik.[caption id="attachment_19823" align=aligncenter width=1599] Konferensi pers DPD PKS Trenggalek tolak kenaikan BBM/Foto: Kabar Trenggalek[/caption]"Maka kami meminta, memohon agar harga BBM kembali diturunkan," kata Komarudin saat deklarasi tolak harga BBM bersubsidi.Pihaknya tak menampik, latar kenaikan BBM yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tinggi karena menanggung banyak subsidi BBM.Namun, kata Komarudin, hal itu bisa disiasati dengan menekan pemborosan anggaran. Misalnya dari kebocoran anggaran akibat korupsi atau dengan mengurungkan rencana pembangunan proyek-proyek besar, seperti rel kereta api jalur cepat.Lebih jauh, Komarudin menyampaikan masyarakat Indonesia saat ini belum siap untuk menghadapi kenaikan BBM bersubsidi. Indikasinya dari berbagai kalangan masyarakat yang menolak kenaikan itu.[caption id="attachment_19824" align=aligncenter width=1599] DPD PKS Trenggalek tolak kenaikan harga BBM/Foto: Kabar Trenggalek[/caption]"Kita tunggulah, sampai pulihnya ekonomi. Jadi butuh empati untuk kesejahteraan rakyat," jelas Komarudin.Dengan latar persoalan itu, Komarudin menyatakan PKS Trenggalek akan melakukan gerakan agar pemerintah mengubah kebijakan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Gerakan itu bisa berupa aksi damai turun ke jalan dalam waktu dekat."Berbagai penolakan yang diserukan oleh masyarakat, sebetulnya menunjukkan kalau masyarakat itu resah dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini. Kami pun merasa kenaikan harga BBM ini memang sangat berat," tuturnya.