KBRT – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, turun langsung ke SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Rabu (27/08/2025). Ia menemui perwakilan pelajar yang menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi dana sekolah, iuran wajib, serta penahanan buku tabungan rekening Program Indonesia Pintar (PIP).
Deni mengaku kedatangannya ke sekolah tersebut tidak direncanakan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan setelah dirinya menerima video dan laporan terkait aksi unjuk rasa siswa.
“Ini sesuatu yang memprihatinkan karena tugasnya adik-adik itu belajar, tapi terganggu oleh masalah seperti ini. Kebetulan juga orang tua siswa hari ini bertemu dengan pihak sekolah,” ujar Deni.
Dalam kesempatan itu, Deni berdialog dengan kepala sekolah, guru, serta perwakilan siswa. Ia menyebut telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam aksi.
Menurutnya, terdapat dua jenis iuran yang dipersoalkan siswa. Pertama, iuran peningkatan mutu yang semula Rp100 ribu per bulan, kemudian turun menjadi Rp65 ribu setelah menuai protes. Kedua, iuran yang disebut siswa sebagai “amal jariyah” dengan nilai minimal Rp500 ribu sekali bayar selama tiga tahun.
“Ketika adik-adik rutin membayar, yang jadi pertanyaan kenapa tidak ada kuitansi, tidak ada tanda bukti, siapa yang sudah membayar dan belum juga tidak jelas. Penggunaan dana pun tidak ada kejelasan. Ini akan kami telusuri kepada pihak sekolah,” kata Deni.
Ia menegaskan bahwa kebijakan iuran wajib tidak diperbolehkan. DPRD Jatim akan menelusuri jumlah dana yang telah dikumpulkan komite maupun sekolah, serta bagaimana penggunaannya.
“Komite boleh menarik sumbangan, tapi ketika ada kegiatan, proposalnya harus jelas, anggarannya jelas, pelaksanaannya jelas, dan pertanggungjawaban administrasinya juga harus jelas,” tegasnya.
Meski demikian, Deni memastikan hubungan antara siswa dan guru masih baik sehingga proses pembelajaran tetap berjalan.
Ia menyebut penyelesaian permasalahan akan difokuskan pada pengelolaan dana oleh pihak sekolah dan komite. DPRD Jatim juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini.
Soal Program Indonesia Pintar
Terkait dugaan pemotongan PIP, Deni menyebut tidak ditemukan bukti adanya pemotongan. Namun, ia menyoroti fakta bahwa PIP yang menjadi hak siswa digunakan untuk menutup iuran wajib dan amal jariyah.
“Proses ini baru minggu lalu, buku tabungan, ATM, serta PIN baru diberikan. Padahal PIP sudah lama berjalan. Ini akan jadi fokus pembahasan, kenapa buku tabungan baru diberikan setelah ramai-ramai ini,” ungkapnya.
Deni juga menilai persoalan di SMAN 1 Kampak bisa menjadi fenomena gunung es yang berpotensi terjadi di sekolah lain.
Karena itu, DPRD Jatim mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di seluruh sekolah.
Kabar Trenggalek - Politik
Editor:Lek Zuhri
Kabar Trenggalek Hadir di WhatsApp Channel .jpg)
.jpg)
