Sekolah Rakyat Trenggalek Jadi Rebutan, SMP Penuh Tapi SD Masih Sepi

TRENGGALEK - Program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 50 Trenggalek mulai menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Menjelang tahun ajaran baru, kuota jenjang SMP bahkan sudah terisi penuh hingga melebihi target yang ditetapkan pemerintah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek mencatat, dari kuota 90 siswa untuk jenjang SMP, sebanyak 101 anak telah didaftarkan ke Sekolah Rakyat. Sementara itu, jenjang SMA telah menjangkau 62 calon siswa dari target 90 orang.

Berbeda dengan SMP dan SMA, pemenuhan kuota jenjang SD masih menjadi tantangan. Hingga saat ini, baru 19 anak yang terdata dari target 90 siswa.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, mengatakan proses penjangkauan calon siswa SMP telah dihentikan karena jumlah pendaftar sudah melampaui kuota yang tersedia.

"Untuk SMP saat ini pendaftaran sudah kami close untuk penjangkauannya, tinggal kami tunggu untuk pleno dan ditetapkan. Mana yang sudah memenuhi kuota terlebih dahulu itu yang kami tetapkan," ujarnya.

Menurut Soelung, dari 101 calon siswa yang terdaftar, nantinya hanya 90 anak yang akan ditetapkan sebagai peserta didik di Sekolah Rakyat Trenggalek. Sedangkan 11 anak lainnya akan diarahkan ke alternatif pendidikan lain.

"Kalau sisa kuota yang 11 anak ini akan kami lakukan arahan bisa di Sekolah Rakyat Provinsi, atau sekolah yang ada di Trenggalek," jelasnya.

Untuk jenjang SD dan SMA, pemerintah masih membuka kesempatan pemenuhan kuota. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga pekan keempat Juni 2026, meski jadwal tersebut masih bersifat tentatif dan berpotensi diperpanjang.

Soelung menjelaskan rendahnya jumlah calon siswa SD bukan hanya terjadi di Trenggalek, melainkan menjadi fenomena nasional dalam program Sekolah Rakyat.

Salah satu kendalanya adalah batas usia minimal anak yang diperbolehkan mengikuti sistem boarding school atau sekolah berasrama. Anak harus berusia minimal tujuh tahun untuk dapat didaftarkan ke Sekolah Rakyat.

Selain faktor usia, kesiapan keluarga juga menjadi tantangan tersendiri.

"Untuk SD itu kesulitannya semua terjadi di Indonesia, karena batas anak untuk boarding school itu 7 tahun. Jika kurang itu kami tidak bisa entri pengajuan siswa SR, kemudian ketika anak siap, orang tua tidak siap dan sebaliknya," terangnya.

Ia menambahkan, tim penjangkauan juga tidak diperkenankan melakukan asesmen terhadap anak-anak yang sudah bersekolah. Meski demikian, siswa yang saat ini sudah terdaftar di sekolah lain tetap memiliki peluang bergabung ke Sekolah Rakyat apabila mendapatkan rekomendasi dari sekolah asal.

Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memberikan akses pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. 

Sistem yang diterapkan menggunakan konsep multi entry dan multi exit, sehingga pemenuhan kuota peserta didik masih dapat dilakukan hingga tahun ajaran berjalan.

Karena itu, Dinsos PPPA Trenggalek masih terus melakukan penjangkauan calon siswa, khususnya untuk jenjang SD dan SMA agar kuota yang tersedia dapat terpenuhi.