229 Anak Sudah Masuk Sekolah Rakyat Trenggalek, MPLS Tunggu Kelayakan Gedung

TRENGGALEK – Kursi Sekolah Rakyat di Kabupaten Trenggalek masih belum sepenuhnya terisi. Hingga batas cut off 30 Juni 2026, sebanyak 229 anak telah tercatat sebagai calon siswa dari total kuota yang disiapkan sebanyak 270 peserta didik.

Jumlah tersebut masih memungkinkan bertambah karena sistem penerimaan Sekolah Rakyat menerapkan mekanisme multi entry dan multi exit. Artinya, peserta didik masih dapat masuk meski proses tahun ajaran sudah berjalan, selama tersedia kuota.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, mengatakan calon siswa yang terdata berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Untuk update casis Sekolah Rakyat sampai dengan cut off 30 Juni itu 229 anak. Terdiri dari kelompok SD itu 30 siswa, SMP 117 dan SMA 82. Ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah sampai dengan kuota 270 anak ini terpenuhi," jelas Soelung.

Meski jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) direncanakan mulai 14 Juli 2026, pelaksanaannya masih menunggu hasil asesmen dari Kementerian Sosial terkait kesiapan gedung permanen Sekolah Rakyat Trenggalek.

Soelung menjelaskan, tim dari Kementerian Sosial masih melakukan pengecekan untuk memastikan apakah fasilitas tersebut sudah memenuhi syarat digunakan dalam kegiatan pembelajaran awal.

"Berdasarkan timeline dari Kementerian Sosial nanti sekitar tanggal 14 anak-anak siswa baru akan melaksanakan MPLS. Akan tetapi, saat ini masih dalam proses asesmen dari tim Kementerian Sosial apakah nanti dimungkinkan gedung baru itu bisa dipakai untuk pelaksanaan MPLS," ujarnya.

Apabila gedung dinyatakan layak, MPLS akan digelar sesuai jadwal di lokasi permanen. Namun jika belum memenuhi standar, pelaksanaan akan menyesuaikan keputusan Kementerian Sosial.

"Kalau memang hasil asesmennya itu sudah bisa, berarti tanggal 14 itu MPLS di Sekolah Rakyat permanen bisa dilaksanakan. Tapi bila hasil asesmennya belum layak untuk dipakai, dimungkinkan akan diagendakan di tanggal yang lain," katanya.

Saat ini, Dinsos Trenggalek masih menunggu keputusan resmi terkait penggunaan gedung tersebut.

"Saat ini masih dilaksanakan asesmen, nanti hasilnya kita mengikuti dari Kemensos," imbuhnya.

Soelung memastikan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat telah dipenuhi melalui dukungan pemerintah pusat.

"Kalau untuk sarprasnya sudah dipenuhi oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PU," terangnya.

Ia menambahkan, fleksibilitas sistem penerimaan memungkinkan adanya perubahan jumlah siswa setelah sekolah berjalan.

Jika ada siswa yang memilih keluar karena alasan tertentu, maka peserta lain yang sebelumnya belum masuk masih memiliki peluang untuk menggantikan posisi tersebut.

"Bisa dimungkinkan karena sistemnya untuk rekrutmen casis Sekolah Rakyat ini kan multi entry, multi exit. Jadi bisa dimungkinkan anak-anak yang sudah terdaftar nanti sebulan atau dua bulan ada yang tidak kerasan lalu keluar, itu yang di luar mau masuk juga bisa," kata dia.