Wacana Sumbangan TPP PNS Trenggalek, Ketua DPRD Buka Suara

KBRT - Wacana sumbangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat respons Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi. Pihaknya menjelaskan beberapa hal, termasuk TPP tersebut juga terkena efisiensi anggaran.

Sebab, sumber TPP yang saat ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga transfer pusat ke Pemerintah Kabupaten. Sehingga saat ini menurut Doding ada dua pilihan untuk menyikapi hal demikian.

“Pak Bupati sebenarnya ada dua wacana, kalau kami manut dari pusat DAU kita dipotong, ya termasuk TPP. Kemudian, opsi lain dari Pak Bupati punya gambaran ditutup dengan dana lain,” terang Doding.

Dana lain yang dimaksud Doding untuk menutup seperti diambilkan dari sedikit Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bagi hasil dan sebagainya. Namun, saat ini masih mencari win-win solusi terkait wacana tersebut.

“Sebenarnya, porsi TPP Trenggalek dibanding daerah lain masih di bawah, lebih tepatnya di atas sedikit dengan Kabupaten Pacitan,” tandas Politisi PDIP itu.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menanggapi wacana sumbangan PNS yang bersumber dari TPP.  “Donasi harus ikhlas sesuai kemampuan nanti diserahkan lembaga yang mengatur, kayak contoh selama ini sudah berjalan normal melalui Baznas,” katanya.

Kata Mas Ipin, dalam pembahasan TAPD pihaknya berusaha memberikan remonstrasi yang terbaik untuk ASN. Kalau ada dukungan dari Masyarakat untuk TPP tidak disumbangkan, berarti kinerjanya dinilai sudah baik.

“Akan tetapi nanti jika dalam pembahasan,  DPR mengatakan terlalu tinggi untuk belanja pegawai dengan bandingan PAD 300 Miliar, dan untuk TPP 100 M, total belanja pegawai 1 Triliun, dan minta untuk dikurangi, ya itu yang tidak kami harapkan,” tandasnya.