Kabar TrenggalekKabar Trenggalek

Press ESC to close

Wacana Pemecahan Dapil di Trenggalek, Ini Kata Bupati 

Kabar Trenggalek - Wacana pemecahan dapil di Trenggalek pada pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah sampai di meja Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Rabu (23/03/2022).

Hal demikian, disampaikan Arifin saat menghadiri rapat koordinasi persiapan Pemilu tahun 2024 mendatang. Arifin yang juga Ketua Partai PDIP itu menegaskan kalau petarung dapil mana saja seharusnya siap.Arifin berharap dengan adanya pemecahan dapil itu mampu mengerucutkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek selanjutnya, dan dapat mempercepat proses pembangunan."Tentu kalau dilihat dari kacamata eksekutif, kami sangat mengharapkan dengan adanya pemecahan dapil di wilayah Trenggalek," ungkap Arifin kepada awak media.Tak ayal, harapan pemecahan dapil itu kata Arifin dapat memunculkan keterwakilan dari Kecamatan putra-putri daerah yang muncul untuk mencalonkan diri sebagai DPRD."Jadi setiap kecamatan nanti punya jagoan sendiri untuk diusung, dan juga bisa menyelesaikan pembangunan dengan merata," tutur Arifin.Menurut Arifin, pemecahan dapil yang diwacanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek itu, nantinya mampu mengkonfigurasi daerah-daerah yang pembangunannya tertinggal."Misalnya yang terjadi saat ini, di dapil I, Bendungan, Trenggalek, Pogalan dan Durenan, calon DPRD pasti menyasar di padat penduduk, nah biasanya yang wilayah Bendungan ini jarang disasar calon, terus kalau dapil tetap siapa yang akan mengurus infrastruktur yang ada di Bendungan," tambahnya.Arifin mengatakan, Pemkab Trenggalek menekankan dari sisi eksekutif. Pihaknya berharap 45 orang wakil di DPRD ini fokus pada pemerataan pembangunan. Sehingga hasil yang dihasilkan dalam APBD ini bisa lebih berkeadilan dan juga lebih merata.Berkaitan dengan dana cadangan pemilu sendiri, Arifin menjelaskan besaran dana cadangan pemilu akan melihat besaran SILPA yang ada."Mungkin di tahun ini minimal antara 20 sampai 30 miliar. Kami fokusnya untuk pengembalian pembiayaan berupa pinjaman dan untuk pembiayaan Pemilu," tandas Arifin.Kenaikan biaya penyelenggaraan Pemilu pada periode ini, dinilai Arifin menjadi sesuatu hal yang logis."Karena biasanya itu dilakukan sendiri, sedangkan saat ini dalam kurun waktu 1 tahun ada dua agenda Pemilu serentak. Tentunya budgeting-nya juga akan berubah," terang Arifin.