KBRT – Tingkat inflasi Kabupaten Trenggalek berada pada kisaran 2,53 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,8 persen. Pemerintah daerah menilai stabilitas ini perlu dijaga lewat kebijakan yang mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi masyarakat.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara ekstrem. Menurutnya, inflasi yang terlalu ditekan berpotensi mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.
Sebaliknya, inflasi yang meningkat tanpa kendali dapat memperbesar risiko kemiskinan serta memunculkan persepsi terjadinya stagflasi.
“Makanya tadi juga coba kita lihat yang lebih detail. Pak Prabowo sudah bagus, punya program MBG. MBG permintaannya tinggi, berarti supply-nya harus kita imbangi biar tidak terjadi inflasi,” kata Mas Ipin usai High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Rabu (03/12/2025).
Mas Ipin menilai program MBG membawa manfaat bagi petani dan masyarakat karena permintaan kebutuhan pokok meningkat. Namun, suplai harus diperkuat agar harga pangan tidak melonjak dan kemampuan beli masyarakat tetap terjaga.
Untuk itu, pemerintah daerah mengembangkan sejumlah program, termasuk budidaya lele berbasis bioflok guna memenuhi kebutuhan lauk pauk. Selain itu, produksi padi Trenggalek tahun ini mencapai lebih dari 264 ribu ton, tertinggi dalam satu dekade. Tingginya stok tidak membuat harga gabah dan beras turun sehingga petani masih dapat menikmati keuntungan.
“Jadi rakyat dapat pendapatan, inflasinya bisa dikendalikan, pasukan MBG-nya lancar, program nasional berjalan,” terang Mas Ipin.
Ia menambahkan bahwa pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan pendekatan ekologi.
“Jadi ekonomi kita atapnya adalah lingkungan hidup. Kemudian lantainya adalah kebutuhan dasar,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indikator ekonomi Trenggalek dinilai lebih stabil dibandingkan banyak daerah lain. Mas Ipin menyebut kondisi ini erat kaitannya dengan kuatnya sektor ekonomi dasar yang bergerak pada olah tanah dan bahan mentah.
“Ekonomi dasar ini adalah yang terkait dengan olah-mengolah tanah, raw materials. Ya, jadi tentu tidak mungkin ada orang tidak butuh beras. Tidak mungkin, tidak ada orang butuh hasil-hasil ternak,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Trenggalek masih memiliki pekerjaan rumah, yakni meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor bahan mentah. Pemerintah membuka peluang investasi yang mendorong hilirisasi, terutama di bidang peternakan dan pengolahan hasil pertanian.
“Kita tingkatkan dinamisme ekonominya. Dengan cara apa? Ya, kita bikin hilirisasinya. Makanya sekarang kalau mau ada orang bikin investasi peternakan atau bikin investasi pengolahan hasil-hasil pertanian, kami sangat welcome,” kata dia.
Kabar Trenggalek - Ekonomi
Editor: Zamz



-1.jpg)











