DPRD Trenggalek

Politik 06 May 2025

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Dukung Penundaan Pilkades Empat Desa hingga 2027

KBRT — Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni, menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di empat desa. Ia mengusulkan agar Pilkades tersebut ditunda dan digelar secara serentak pada 2027.Husni menyampaikan, penundaan ini bukan tanpa alasan. Ia mempertanyakan urgensi pelaksanaan Pilkades untuk empat desa dalam waktu dekat jika dibandingkan dengan...

Muh. Zamzuri

1107 pembaca

Opini 05 May 2025

Ekonomi Trenggalek : Catatan Kritis LKPj Bupati Trenggalek 2024

Iqmal Eaby saat ini mendapat amanah dari rakyat menjadi DPRD Trenggalek. Pria yang suka ngopi itu sebagai anggota Komisi I yang berkecimpung di bidang Pemerintahan, dan Hukum. Dalam LKPj Bupati 2024 Pihaknya jadi Anggota Panitia Khusus.

Tim Redaksi

1465 pembaca

Politik 28 Apr 2025

LKPj Bupati Trenggalek Banyak Tak Paparkan Data, DPRD Buka Suara

KBRT - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek ditemukan banyak data yang kosong. Sehingga memicu suara dari anggota DPRD Trenggalek saat rapat paripurna internal rekomendasi LKPj, Senin (28/04/2025). Moh Husni Tahir Hamid, Anggota DPRD Trenggalek menegaskan agar legislatif agar memperingatkan eksekutif agar tidak menyerahkan berkas LKPj dalam waktu mepet dalam pembahas...

Muh. Zamzuri

633 pembaca

Politik 26 Apr 2025

Jadi Biangkerok Anak Putus Sekolah di Trenggalek, Capaian Pemenuhan Hak Anak Ternyata Mandek

KBRT - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek menyoroti stagnasi angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) selama dua tahun terakhir, yakni pada 2023 dan 2024. Hal ini disampaikan pada Kamis (24/04/2025).Capaian PUHA pada tahun 2020 tercatat sebesar 70 persen dan meningkat menjadi 75 persen pada 2021. Namun, pada 2022 turun menjadi 70,01 persen, lalu naik sedi...

Muh. Zamzuri

792 pembaca

Politik 25 Apr 2025

Pansus LKPj: Banyak Event Trenggalek Tak Ada Dampak Pada Ekonomi

KBRT - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek menemukan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Trenggalek masih berada di bawah 5 persen. Temuan ini dinilai tidak sebanding dengan banyaknya event yang diselenggarakan di daerah tersebut.Anggota Pansus LKPj DPRD Trenggalek, Iqmal Eaby Mugy Mahawidya, memaparkan bahwa pada tahun 2024 LPE Trenggalek ter...

Muh. Zamzuri

1471 pembaca

Politik 22 Apr 2025

Pansus DPRD Trenggalek Soroti Capaian Pembangunan dalam LKPJ 2024, Siapkan Rekomendasi Perbaikan

KBRT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek kembali melangsungkanrapat untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek tahun anggaran 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Samsul Anam, dan berfokus pada penyusunan rekomendasi perbaikan pelaksanaan APBD tahun depan.Menurut Samsul Anam, rapat ini merupakan tindak lanjut dari nota pengantar LK...

Muh. Zamzuri

587 pembaca

Politik 22 Apr 2025

Bank Jatim Dinilai Gagal Dukung UMKM, DPRD Trenggalek: Hanya Jadi Tempat Nyetor Gaji ASN

KBRT – Peran Bank Jatim di Kabupaten Trenggalek kembali menjadi sorotan. Lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dinilai belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.Alih-alih mendorong pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bank Jatim justru dianggap lebih nyaman bermain di zona aman dengan memprioritaskan kalangan Aparatur Sipil Negara...

Muh. Zamzuri

875 pembaca

Politik 16 Apr 2025

Tarik Ulur Penyertaan Modal PT JET Trenggalek: Ketua DPRD Beri Lampu Hijau, Pansus Mbelot

Galau Urusan Modal.

Muh. Zamzuri

938 pembaca

Politik 14 Apr 2025

PT JET Untung Besar, Setor PAD Kecil: DPRD Trenggalek Soroti Manajemen Amburadul

Terancam tak dapat suntikan modal

Muh. Zamzuri

1947 pembaca

Politik 05 Apr 2025

Pangkas Anggaran Pemkab Trenggalek, Acara Seremonial Kena Sasar

KBRT - Pemangkasan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Trenggalek semakin nyata setelah adanya efisiensi dari pemerintah pusat. Sejumlah pos belanja terpaksa disisir ulang, tetapi efektivitasnya masih menjadi pertanyaan.Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa pemangkasan ini dilakukan sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hasil dari efisiensi...

Muh. Zamzuri

726 pembaca