LKPj Bupati Trenggalek Banyak Tak Paparkan Data, DPRD Buka Suara
KBRT - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek ditemukan banyak data yang kosong. Sehingga memicu suara dari anggota DPRD Trenggalek saat rapat paripurna internal rekomendasi LKPj, Senin (28/04/2025). Moh Husni Tahir Hamid, Anggota DPRD Trenggalek menegaskan agar legislatif agar memperingatkan eksekutif agar tidak menyerahkan berkas LKPj dalam waktu mepet dalam pembahas...
28 Apr 2025 • 18:00 WIB
Husni Tahir Hamid saat rapat paripurna internal persetujuan rekomendasi LKPj Bupati. KBRT/Zamz
KBRT - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Trenggalek ditemukan banyak data yang kosong. Sehingga memicu suara dari anggota DPRD Trenggalek saat rapat paripurna internal rekomendasi LKPj, Senin (28/04/2025).
Moh Husni Tahir Hamid, Anggota DPRD Trenggalek menegaskan agar legislatif agar memperingatkan eksekutif agar tidak menyerahkan berkas LKPj dalam waktu mepet dalam pembahasan.
“Waktu sebenarnya tidak memungkinkan secara manusia sempurna membahas [LKPj],” ucap Husni saat interupsi di rapat paripurna internal DPRD.
Advertisement
Lanjutnya, Husni memperingatkan sebelum mengambil sebuah keputusan setidaknya legislatif mengetahui isi secara tertulis yang diputuskan. Dia juga mengkritisi banyak data yang kosong atau NA dalam LKPj Bupati Trenggalek.
“Laporan LKPj banyak yang berstatus NA artinya dalam hal ini belum ada kejelasan terkait data-data dalam pertanggungjawaban, saya hanya memperingatkan saja,” tandasnya.
Sementara Doding Rahmadi Ketua DPRD Trenggalek mengungkapkan, data NA yang masih kosong itu karena saat ini sedang berproses.
“Ya itu karena yang menjadi dasar peraturan dasarnya, data itu masih dalam proses, dari statistik maka ditulis NA,” ujarnya.
Ikuti WhatsApp Channel
Dapatkan berita terbaru langsung di WhatsApp!
TAGS
Advertisement
Artikel Terkait
Pilkades Trenggalek 2027 Bisa Hadirkan Kotak Kosong, DPRD Mulai Bahas Aturannya
Tahapan Pilkades Trenggalek 2027 Diproyeksi Mulai Oktober, Perda Masih Menunggu Pembahasan DPRD