Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi: Jangan Bikin Klausul Aneh-Aneh di Revisi Perda Desa

TRENGGALEK – Perdebatan soal syarat lunas pajak bagi kepala desa petahana yang hendak mencalonkan diri kembali dalam revisi Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi.

Doding mengatakan pihaknya menghargai proses pembahasan yang tengah berjalan di Panitia Khusus (Pansus) dan tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan.

"Ya itu kan di Pansus, kami kan menghargai rekan-rekan pansus yang membahas itu, jadi masukan-masukan masyarakat juga monggo, kami punya waktu sampai dengan akhir bulan Juli 2026, kalau ada masyarakat yang memasukkan item atau sebagainya monggo," ujarnya.

Meski membuka ruang masukan, Doding berharap pembahasan pasal tidak melahirkan ketentuan yang menyimpang dari peraturan di atasnya, mengingat akan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengacu pada peraturan presiden terkait.

"Tapi kami berharap tidak membuat klausul yang aneh-aneh karena ada peraturan presiden, sesuai itu akan muncul Permendagrinya sesuaikan dengan itu," katanya.

Ia menegaskan, aturan yang terlalu dipaksakan atau mengada-ada berisiko menimbulkan multitafsir di lapangan, yang pada akhirnya bisa membuka celah gugatan hukum.

"Tetapi jangan membuat aturan yang terlalu aneh-aneh yang mengada-ngada, sehingga itu nanti menjadi multitafsir, sehingga menjadi ruang untuk gugatan dan sebagainya," jelasnya.

Doding berharap pansus, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif, tetap berpegang pada kajian hukum yang sudah ada terhadap peraturan di atasnya, tanpa perlu menambah ketentuan yang berpotensi multitafsir.

"Kami harapkan kalau sesuai dengan peraturan diatasnya secara hukum sudah dikaji bermacam-macam, kami harapkan teman-teman pansus baik dari eksekutif dan legislatif tidak usai ditambahkan dengan aturan yang multitafsir sehingga riskan, kalau multitafsir bisa jadi gugatan, meminimalisir hal itu," tegas doding.